Mafia Kasus

Praperadilan Ditolak, KPK Ingatkan Nurhadi cs Kooperatif

publicanews - berita politik & hukumNurhadi Abdurrahman. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK menyambut positif putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrahman cs.

"KPK menghargai putusan praperadilan tersebut. Kami sejak awal meyakini penyidikan yang dilakukan KPK sah, baik secara formil dan kuat secara substansi," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (21/1).

Atas putusan tersebut, KPK akan terus melakukan penyidikan dengan kembali memanggil para tersangka maupun saksi."KPK akan terus melakukan penyidikan ini semaksimal mungkin dengan tetap dilakukan sesuai hukum dan menjunjung tinggi profesionalisme," Ali menambahkan.

KPK meminta para tersangka maupun saksi bersikap kooperatif. "Kami ingatkan agar para tersangka dan saksi-saksi yang dipanggil agar koperatif dan agar pihak-pihak lain jangan smpai membantu para tersangka apalagi menghambat penanganan perkara," Ali menegaskan.

Hakim tunggal Ahmad Jaini menolak permohonan gugatan Nurhadi cs atas penetapan tersangka yang dilakukan KPK. Menurut mereka, penetapan tersangka tersebut tidak sah secara hukum.

"Menolak permohonan praperadilan para pemohon, yaitu pemohon satu Rezky Herbiyono, pemohon dua Nurhadi dan pemohon tiga Hiendra Soenjoto untuk seluruhnya," ujar Ahmad Jaini membacakan putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (21/1).

Lembaga antirasuah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi mafia perkara di MA. Ketiganya yakni eks Sekretaris MA Nurhadi, Rezky Herbiono (menantu Nurhadi), dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.

KPK menduga Nurhadi dan Rezky menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar sepanjang 2011-2016. Uang tersebut berasal dari dua perkara perdata di MA.

Pertama, melibatkan PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara. Kemudian, perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan nilai suap Rp 33,1 miliar.

Adapun terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima total Rp 12,9 miliar. Uang digelontorkan untuk penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

Nurhadi dan Rezky lantas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top