KPK Ancam Penghalang Pencarian Harun ditindak dengan UU Tipikor

publicanews - berita politik & hukum
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh pihak yang menghalang-halangi penyidik dalam kasus dugaan suap yang menjerat caleg PDIP Harun Masiku akan dikenakan pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hal itu telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Sangat memungkinkan bagi siapapun di dalam proses penyidikan dan penuntutan yang menghalangi kerja-kerja dari penyidikan maupun penuntutan, ya, kita bisa terapkan Pasal 21," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di Gedung KPK Jakarta, Senin (20/1) malam.

Ali juga meminta Harun untuk bersikap kooperatif. Hal ini akan menjadi hal yang ditimbang untuk meringankan hukuman "Tentunya siapapun yang tidak kooperatif akan dipertimbangkan menjadi alasan yang memberatkan," kata Ali.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan kader PDIP Harun Masiku sebagai tersangka bersama eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan dua orang lainnya.

Diduga eks kader Partai Demokrat itu menyiapkan Rp 900 juta diperuntukkan bagi Wahyu untuk membantunya melapangkan jalan menuju Senayan sebagai anggota DPR RI pergantian antarwaktu (PAW).

Harun dinyatakan buron. Ditjen Imigrasi menyebutkan Harun telah bertolak ke Singapura pada 6 Januari 2020. Namun, diberitakan Harun berada di Indonesia saat OTT Wahyu Setiawan, 8 Januari 2020. (Han)

Kpk

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top