Jual Beli Jabatan

Sesuai Keputusan MK, Hak Politik Romy Tidak Dicabut

publicanews - berita politik & hukumM Romahurmuziy saat mendengarkan putusan kasusnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/1) sore. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tidak mencabut hak politik M Romahurmuziy (Romy) dalam vonis kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Hakim berpendapat pencabutan hak politik merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bahwa terhadap penuntut umum maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pencabutan hak dipilih diputus oleh MK," kata hakim ketua Fahzal Hendri saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/1).

Adapun putusan MK yang dimaksud adalah nomor 56/PUU-XVII/2019. Putusan MK tersebut mengharuskan adanya putusan hukum yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap untuk mencabut hak politik seorang terpidana

"Berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim berpendapat berdasarkan putusan MK tersebut maka hakim sependapat putusan MK sehingga tidak perlu lagi menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik," ujar hakim Fahzal.

Hakim memvonis mantan Ketua Umum PPP itu dengan 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Hakim berpendapat Romy terbukti menerima suap Rp 91,4 juta dari Muhammad Muafaq Wirahadi untuk diangkat sebagai Kepala Kantor Kemenag Gresik. Romy juga mendapatkan Rp 255 juta dari Haris Hasanudin untuk pencalonannya sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim.

Dalam vonisnya hakim menyatakan Romy terbukti melanggar Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top