Suap Komisioner KPU

KPK Kirim Surat Panggilan ke Rumah Harun Masiku di Kebayoran

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK melayangkan surat panggilan kepada politikus PDIP Harun Masiku, Jumat (17/1). Eks caleg PDIP itu bakal diperiksa dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan pemanggilan itu sebagai upaya persuasif KPK, lantaran sejak OTT pada Rabu (8/1), Harun masih buron. "Ini persuasif dengan cara imbauan untuk menyerahkan diri dan memanggil sebagai tersangka ke alamat tempat tinggalnya di daerah Kebayoran Jakarta," kata Ali melalui keterangan tertulisnya, Jumat (17/1).

Menurut Ali, KPK bekerja sama dengan Kepolisian terus mencari dan mengejar Harun. "KPK terus berkoordinasi dengan Polri untuk penangkapan kepada Polri juga," katanya.

Ali menambahkan saat ini belum mendesak dibentuk tim khusus untuk mencari keberadaan Harun Masiku. "Jadi, kami tidak akan bentuk [tim khusus] itu tetapi dari tim penyidik yang kemudian langsung bekerja untuk mencari dengan bantuan Polri," ia menambahkan.

Hingga saat ini, lolosnya Harun dari sergapan tim penyidik KPK masih simpang siur. Kabag Humas Ditjen Imigrasi Arvin memastikan eks politikus Partai Demokrat Harun Masiku sudah berada di Singapura sejak 6 Januari, dua hari sebelum OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Namun, beredar kabar Harun berada di PTIK saat dilakukan OTT Wahyu. Ketidak jelesan keberadaan Harun ini membuat Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief menciut mempertanyakan keberadaan Harun mengaitkannya dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Hasto, jangan simpan Harun. Serahkan dia dari sandiwaramu,"
cuit Andi lewat akunnya di Twitter seperti tampak, Jumat (17/1).

Kasus suap Komisinoer KPU Wahyu Setiawan terungkap melalui OTT pada Rabu (8/1). Perkara ini bermula ketika Harun yang merupakan kader PDIP direncanakan DPP PDIP menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 di DPR.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, bila anggota DPR meninggal dunia, digantikan oleh caleg dari partai politik yang sama yang memperoleh suara terbanyak di bawahnya.

Untuk persoalan ini, caleg PDIP dengan suara terbanyak di bawah Nazarudin adalah Riezky Aprilia.

Namun DPP PDIP mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) agar partai dapat menentukan sendiri secara bebas siapa kadernya yang akan menempati kursi DPR menggantikan Nazarudin.

Gugatan tersebut kemudian dikabulkan Mahkamah Agung pada 19 Juli 2019. MA memutuskan partai adalah penentu pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR.

Namun KPU melalui rapat pleno pada 7 Januari 2020 tetap menetapkan Riezky sebagai pengganti Nazarudin. (Han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top