Zulkifli Hasan Tak Penuhi Panggilan KPK

publicanews - berita politik & hukumPlt Jubir KPK Ali Fikri. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya hari ini mantan Ketua MPR tersebut dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan suap revisi alih fungsi hutan di Riau 2014 dengan tersangka korporasi PT Palma Satu, anak usaha Duta Palma Group.

"Untuk pak Zulkifli Hasan, hari ini tidak hadir," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/1).

Ali memastikan surat pemanggilan telah dilayangkan tim penyidik ke alamat Zulhas, sapaan Zulkifli, sesuai data yang dimiliki KPK. Namun, penyidik tidak mendapatkan keterangan apapun. "Sampai tadi belum ada konfirmasi yang bersangkutan kenapa tidak hadir," ujarnya. Penyidik, ia menambahkan, akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Zulhas dalam beberapa hari ini ke depan.

KPK pada 29 April 2019 lalu menetapkan tiga tersangka, mereka adalah perorangan dan korporasi. Kasusnya adalah pemberian hadiah atau janji pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan. Ketiga tersangka adalah korporasi PT Palma Satu, Legal Manager PT Duta Palma Group Suheri Terta, dan Surya Darmadi.

Penetapan ketiganya merupakan pengembangan kasus suap alih fungsi hutan yang sebelumnya menjerat eks Gubernur Riau Annas Maamun dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Gulat Medali Emas Manurung serta Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Riau Edison Marudut Marsadauli Siahaan.

Surya Darmadi diduga bersama-sama Suheri Terta menyuap Annas Maamun sebesar Rp 3 miliar. Suheri merupakan orang kepercayaan Surya Darmadi untuk mengurus perizinan lahan perkebunan Duta Palma Group dan anak usahanya, termasuk PT Palma Satu.

PT Palma Satu disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi.

Sementara Suheri dan Surya disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 atau Pasal 56 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top