Suap PAW DPR

Akhirnya Diterima Dewas KPK, Tim PDIP Minta Klarifikasi Izin Penggeledahan

publicanews - berita politik & hukumTim hukum PDIP usai diterima anggota Dewas KPK Albertina Ho di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/1) sore. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Tim hukum PDIP akhirnya dapat bertemu dengan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Kamis (16/1) sore. Sebelumnya mereka sempat tidak diterima apat lantaran tidak ada janji sebelumnya.

Anggota Tim Hukum PDIP I Wayan Sudirta mengatakan, ia dan tim diterima oleh anggota Dewas Albertina Ho.

"Kami luar biasa bersyukur pada akhirnya bertemu ibu Albertina. Orangnya bagus, simpatik, reputasinya baik dan cara penerimaannya jauh lebih baik daripada yang kita bayangkan. Sangat memuaskan," ujar Wayan di Gedung KPK ACLC, Jakarta Selatan, Kamis (16/1).

Dalam pertemuan tersebut, Wayan menambahkan, tim hukum PDIP menyerahkan surat yang berisi tujuh poin.

Wayan menjelaskan, tim mempersoalkan kabar penggeledahan KPK di Kantor DPP PDIP beberapa waktu lalu menyusul kasus suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

Menurutnya, pada 9 Januari lalu ada tim dari KPK datang ke DPP PDIP dengan tiga mobil. Mereka menunjukkan surat tugas untuk penggeledahan dengan mengibas-kibaskan.

"Pertanyaannya, betul enggak itu surat penggeledahan dalam bentuk izin dari Dewas seperti yang dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019," ujar Wayan.

Hal senada disampaikan Wakil Kordinator Hukum PDIP Teguh Samudera. Ia menyebut dengan kesimpangsiuran kabar penggeledahan membuat kredibilitas PDIP bisa menjadi tercemar.

Teguh meminta Dewas memeriksa temuan tim hukum PDIP tersebut. Menurutnya ada banyak kejanggalan dalam kabar penggeledahan seperti dipaksakan.

"Ada motif apa? Ini ada framing politik apa? Adakah pihak-pihak di luar penegak hukum yang punya kepentingan lain," ujar Teguh.

Ia berharap Dewas KPK melakukan kajian untuk melindungi kepentingan PDIP dalam kasus tersebut. "Karena PDIP menjadi korban dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum," Teguh menambahkan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top