Januari Ini, Baru 12 Persen ASN Lapor Harta Kekayaan

publicanews - berita politik & hukumPlt Jubir KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi penyelenggara negara di Kabupaten Boyolali yang patuh dalam pelaporan harta kekayaan. KPK mencatat per 7 Januari 2020 seluruh wajib LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Boyolali yang bejumlah 222 PN telah 100% melaporkan hartanya

"Demikian juga Anggota DPRD Kabupaten Boyolali per 4 Januari 2020 sebanyak 45 PN wajib LHKPN telah terpenuhi 100%," ujar Plt Jubir KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati melalui pesan singkat, Kamis (16/1).

Ipi mengatakan melalui Surat Edaran No. 700/895/11/2019 tentang Percepatan Pelaporan LHKPN Bagi Wajib Lapor Eksekutif di Lingkungan Pemkab Boyolali untuk Pelaporan Harta Kekayaan Tahun 2019, Pemkab Boyolali menetapkan batas waktu penyampaian LHKPN adalah 15 Januari 2020.

Bila ASN tidak patuh, Ipi menambahkan, dikenai sanksi administratif yakni berupa peninjauan kembali terhadap pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat, serta hak-hak pensiun. Selain itu, sanksi tambahan juga dikenakan berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi 80%.

Sedangkan DPRD Kabupaten Boyolali menerapkan sanksi berupa teguran dari Ketua DPRD jika pimpinan dan anggotanya tidak melaporkan hartanya sesuai batas waktu 15 Januari 2020. Hal ini tertuang dalam SE Ketua DPRD Kab. Boyolali.

KPK juga mengapresiasi pemerintah daerah instansi yang juga mengeluarkan imbauan inisiatif percepatan tenggat waktu pelaporan LHKPN untuk mendorong kepatuhan LHKPN. Ada kementerian, pemerintah daerah, dan instansi yang diapresiasi KPK yaitu Pemkab Boalemo, Pemkab Tapanuli Selatan, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Kementerian Pertanian, Pemkot Batam, Pemkot Gorontalo, Pemkab Rote Ndao, dan BPJS Kesehatan.

Mereka menetapkan batas waktu pelaporan beragam mulai dari 15 Januari hingga 28 Februari 2020. Sanksi yang diberikan juga beragam mulai dari penundaan pencairan tunjangan kinerja hingga penurunan pangkat dan/atau pembebasan dari jabatan.

Menurut aplikasi elhkpn, kepatuhan LHKPN secara nasional untuk pelaporan 2019 per 16 Januari 2020 baru 12% dari total seluruh wajib lapor yang berjumlah 386.806 orang.

"Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai amanah pasal 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme," ujarnya.

KPK sesuai dengan pasal 7 Undang-undang No 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. (Han)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(1)

Login
  1. WE_A @WandiAli16 Januari 2020 | 16:43:59

    Salah satu upaya korupsi agar tdk merajalela. Semoga korupsi bener2x habis di negeri ini.

Back to Top