Anggota KPU Wahyu Setiawan Tersangka Penerima Rp 900 Juta dari Politikus PDIP

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Lili Siregar memberi keterangan pers penetapan tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1) malam. Ketua KPU Arief Budiman (kiri) hadir. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WSE) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan menerima suap atau hadiah terkait pengangkatan politikus PDIP Harun Masiku sebagai anggota DPR 2019-2024 melalui mekanisme penggantian antarwaktu (PAW).

Selain Wahyu, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF), Harun Masiku (HAR), dan swasta Saeful (SAE).

"Sejalan dengan penyidikan tersebut, KPK menetapkan 4 orang tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1) malam. Ketua KPU Arief Budiman hadir dalam keterangan pers ini.

Lili menjelaskan, pada awal Juli 2019 salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan advokat Doni untuk mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Judicial review ini dimintakan menyusul meninggalnya caleg terpilih Nazarudin Kiemas pada Maret 2019.

Gugatan tersebut dikabulkan Mahkamah Agung (MA) pada 19 Juli 2019, yang memberi hak partai sebagai penentu suara dan menetapkan PAW.

"Penetapan MA ini kemudian menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan HAR (Harun Masiku) sebagai pengganti caleg yang meninggal tersebut," kata Lili.

Namun pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kiemas. Dua pekan kemudian, yakni 13 September 2019, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa MA dan pada 23 September mengirimkan surat berisi penetapan caleg.

"SAE menghubungi ATF dan melakukan lobi untuk mengabulkan HAR sebagai PAW," ujar Lili.

Tersangka Agustiani Tio Fridelina kemudian mengirimkan dokumen dan fatwa MA yang didapat dari Saeful kepada komisioner Wahyu untuk membantu proses penetapan Harun. Wahyu menyanggupi membantu dengan membalas, "Siap, mainkan!"

Untuk itu Wahyu meminta dana operasional Rp 900 juta. Harun menyanggupi dengan memberi uang secara bertahap, yakni pada pertengahan Desember 2019 sebesar Rp 400 juta melalui Agustiani, Doni, dan Saeful.

"WSE menerima uang dari dari ATF sebesar Rp 200 juta di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan," Lili menambahkan.

Pada akhir Desember 2019, Harun memberikan Rp 850 juta pada Saeful melalui salah seorang staf di DPP PDIP. Saeful kemudian memberikan Rp 150 juta pada Doni, sisanya Rp 700 juta yang masih di Saeful diserahkan Rp 450 juta pada Agustiani. Sementara Rp 250 juta untuk operasional.

"Dari Rp 450 juta yang diterima ATF, sejumlah Rp 400 juta merupakan suap yang ditujukan untuk WSE, Komisioner KPU. Uang masih disimpan oleh ATF," Lili menjelaskan.

Pada Selasa (7/1), berdasarkan hasil rapat pleno, KPU menolak permohonan PDIP untuk menetapkan Harun sebagai anggota DPR melalui PAW. KPU tetap pada keputusan awal, yakni pengganti Nazarudin adalah Riezky Aprilia.

Wahyu yang sudah menerima uang mengupayakan agar Harun tetap terpilih. Rabu (8/1), ia meminta uang yang masih disimpan oleh Agustiani sebesar Rp 450 juta.

KPK yang mencium transaksi ini kemudian bergerak dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Saat OTT, KPK pun menemukan barang bukti uang Rp 400 juta dalam bentuk dolar Singapura yang masih di tangan Agustiani.

Wahyu dan Agustiani Tio sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Harun dan Saeful sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU yang sama juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top