KPK Geledah BPR Indramayu Dalami Aliran Suap Bupati Supendi

publicanews - berita politik & hukumTim KPK mengamankan sejumlah dokumen dalam penggeledahan di sebuah BPR di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (10/12) siang. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mendalami kasus dugaan pengaturan suap proyek di lingkungan Pemkab Indramayu, tim KPK menggeledah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Indramayu. Kasus ini menjerat Bupati nonaktif Indramayu Supendi dan Kepala Dinas PUPR Omarsyah

"Tim KPK mendatangi BPR Indramayu sejak pukul 10.00 tadi, melakukan penggeledahan dalam perkara suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019," ujar Jubir KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Selasa (10/12).

Selain melakukan penggeledahan, KPK juga memanggil Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Suseno Adi Wibowo dan Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Abdillah ke Jakarta. Sebelum berdinas di Kalteng, Abdillah pernah menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu.

Kemarin, KPK melakukan pemeriksaan 12 orang saksi di Polres Cirebon Kota. Saksi tersebut dari unsur Pemkab Indramayu dan swasta.

"Pada para saksi didalami informasi tentang dugaan pengaturan proyek-proyek di Dinas PUPR dan penerimaan uang dari rekanan-rekanan," kata Febri.

Selain Supendi dan Omarsyah, KPK juga menetapkan tersangka Kepala Bidang Jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono dan pemilik CV Agung Resik Pratama, Carsa AS.


Supendi, Omarsyah, dan Wempy diduga menerima suap total Rp 1,11 miliar dan sepeda dari Carsa. Rinciannya, Supendi mendapatkan Rp 200 juta, Omarsyah sebesar Rp 350 juta serta sepeda, dan Wempy dengan nilai Rp 560 juta. Suap agar perusahaan Carsa mendapat sejumlah proyek di Kabupaten Indramayu.

Supendi, Omarsyah, dan Wempy dijerat KPK dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-udang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Carsa dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU yang sama. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top