Suap Perizinan Meikarta

Eks Presdir Lippo Cikarang Minta Perlindungan Jokowi

publicanews - berita politik & hukumEks Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/12) siang. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto telah mengajukan gugatan praperadilan untuk menguji kesaksian Edi Dwi Soesianto. Bekas anak buahnya di Lippo itu menyebut Toto memerintahkannya menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin Rp 10,5 miliar agar memperoleh kemudahan izin pembangunan proyek Meikarta.

Berkas gugatan Toto sudah diterima Panitera PN Jaksel pada 27 November 2019. Nomor perkaranya, 151/Pid.Pra/2019/PN Jaksel.

"Ya sudah, sudah. Kalau itu (praperadilan) kuasa hukum saya, kalau enggak salah tanggal 16 (November)," kata Toto usai menjalani pemeriksaan untuk memperpanjang penahanannya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/12) siang.

Toto menambahkan, ia juga meminta perlindungan kepada Presiden Joko Widodo atas kasus yang menimpanya. "Saya sebagai anak bangsa, saya memohon perlindungan Pak Jokowi terhadap kesewenang-wenangan yang saya alami," ujar Toto.

Selain Jokowi, Toto juga meminta Ketua terpilih KPK 2019-2023 Firli Bahuri untuk tidak mengulang gaya kepemimpinan komisioner KPK jilid IV yang digawangi Agus Rahardjo Cs.

"Dan saya berharap ke depan kepada pimpinan Pak Firli tak ada lagi rekayasa-rekayasa yang seperti saya alami saat ini," kata Toto tanpa menjelaskan maksud rekayasa itu.

Dalam petitum permohonan, Toto selaku pemohon meminta KPK selaku termohon menghentikan dan membatalkan demi hukum penetapan tersangka kepada dirinya.

"Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah penetapan tersangka terhadap diri pemohon yang dikeluarkan oleh termohon (KPK)," tulis petitum permohonan tersebut.

Hal itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Sprin.Dik/67/DIK.00/01/07/2019 tanggal 10 Juli 2019, atas Dasar Laporan Pengembangan Penyidikan Nomor:LPP/08/DIK.02.01/23/06/2019 tanggal 24 Juni 2019.

Selain itu, Toto juga menyatakan bahwa tindakan KPK yang menetapkannya sebagai tersangka diklaim tidak sah dan batal demi hukum.

Isi petitum juga meminta KPK membayar kerugian materiil sebesar Rp 100 juta dan kerugian imateriil Rp 50 miliar yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada pemohon.

Terakhir, ia meminta KPK memulihkan hak-haknya baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya seperti semula. KPK juga diminta untuk merehabilitasi nama baik Bartholomeus Toto menurut undang-undang yang berlaku.

KPK menetapkan Toto sebagai tersangka dugaan memberi suap Rp 10,5 miliar kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Suap untuk memperoleh kemudahan izin pembangunan proyek Meikarta.

Toto disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top