Suap Pengapalan Pupuk

Terbukti Terima Suap dan Gratifikasi, Bowo Sidik Divonis 5 Tahun

publicanews - berita politik & hukumBowo Sidik Pangarso dan pengacaranya seusai sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, 29 November 2019. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan kepada mantan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso. Hakim menyakini politikus Partai Golkar itu bersalah menerima suap dan gratifikasi.

"Menyatakan terdakwa Bowo Sidik Pangarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata hakim ketua Yanto membacakan putusan, Rabu (4/12) siang.

Selain hukuman pidana, hakim juga mencabut hak politik Bowo selama 4 tahun pasca putusan tetap.

Majelis hakim mengatakan Bowo terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Vonis untuk Bowo ini lebih rendah dua tahun dari tuntutan Jaksa KPK yang meminta hakim menghukumnya 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Bowo menerima suap 163.733 dolar AS dan Rp 311 juta, atau totak keduanya sekitar Rp 2,6 miliar. Suap itu diterima dari General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasty dan Taufik Agustono. Suap tersebut melalui orang kepercayaan Bowo, M Indung Andriani K.

Selain itu Jaksa juga menduga Bowo menerima Rp 300 juta dari Direktur Utama PT AIS Lamidi Jimat. Imbalan tersebut atas jasa Bowo menagih piutang Rp 2 miliar dari PT Djakarta Lloyd.

Bowo Sidik juga diyakini menerima gratifikasi 700 ribu dolar Singapura dan Rp 600 juta dari sejumlah sumber dengan nilai bervariasi sejak 2016 saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII dan anggota Badan Anggaran DPR (Banggar).

Rinciannya 250 ribu dolar Singapura terkait dengan pengusulan Kabupaten Kepulauan Meranti agar mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik APBN 2016. Kemudian, Rp 600 juta terkait pembahasan program pengembangan pasar tahun anggaran 2017.

Selain itu, gratifikasi senilai 50 ribu dolar Singapura pada saat penyelenggaran Munas Partai Golkar untuk pemilihan ketua umum periode 2016—2019 di Denpasar, Bali.

Kemudian, sebesar 200 ribu dolar Singapura terkait dengan Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas. Terakhir, sebesar 200 ribu dolar Singapura terkait dengan posisi seseorang di BUMN yaitu PT PLN (Persero).

Atas vonis majelis hakim, Bowo Sidik menyatakan pikir-pikir. Sama halnya dengan Jaksa KPK. (Han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top