Suap Pembahasan APBD

Annas Maamun Tetap Tersangka, KPK Kebut Kasusnya

publicanews - berita politik & hukumMantan Gubernur Riau Annas Maamun. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK, melalui Jubir Febri Diansyah, menegaskan bahwa mantan Gubernur Riau Annas Maamun masih menyandang status tersangka untuk kasus lainnya. Annas adalah terpidana kasus alih fungsi hutan yang telah mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo.

Adapun kasus baru yang menjerat Annas adalah dugaan suap kepada DPRD Riau dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2014 dan RAPBD 2015.

"Masih ada satu perkara yang bersangkutan yang sedang kami tangani di tahap penyidikan," kata Febri melalui pesan singkat, Jumat (29/11).

Annas, ia menambahkan, telah menyandang status tersangka suap DPRD Riau sejak Januari 2015. Penyidik tengah merampungkan kasus tersebut.

"Tadi saya cek ke tim, telah dilakukan pelimpahan perkara Tahap 1 dari Penyidik ke Penuntut Umum," Febri menjelaskan.

Dalam waktu dekat, berkas perkara ini akan segera lengkap dan dilimpahkan penyidik ke tahap penuntutan. "Masuk ke pelimpahan Tahap 2 atau penyidikannya selesai dan dilimpahkan ke Penuntut Umum, dan kemudian diproses di persidangan," katanya.

Annas diketahui divonis 7 tahun dalam kasus suap alih hutan oleh Mahkamah Agung (MA). Hukuman itu bertambah 1 tahun dari vonis Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015.

Hakim menyatakan Annas terbukti bersalah melakukan korupsi alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Ia menerima suap Rp 500 juta dari pengusaha Gulat Medali Emas Manurung yang saat itu menjabat Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia.

Suap dari Gulat dimaksudkan agar Annas memasukkan revisi kawasan hutan meskipun lahan yang diajukan bukan termasuk rekomendasi tim terpadu.

Dengan grasi yang diberikan Jokowi, hukuman Annas dikurangi setahun. Ia akan bebas pada 3 Oktober 2020 dari semula 3 Oktober 2021. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top