TPPU Bupati Cirebon

Rokhmin Dahuri Dipanggil Ulang KPK

publicanews - berita politik & hukumRokhmin Dahuri. (Foto: Facebook/RokhminDahuriInstitute)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua Bidang Kelautan, Perikanan, dan Nelayan PDIP Rokhmin Dahuri kembali dipanggil KPK. Ia dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi terkait TPPU atas nama Sunjaya Purwadisastra," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (20/11).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu tidak memenuhi panggilan pertama KPK pada 31 Oktober lalu karena surat panggilan salah alamat.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 24 Oktober 2018. Saat itu KPK mengamankan barang bukti uang tunai Rp 116 juta dan setoran ke rekening total Rp 6,4 miliar.

KPK kemudian menetapkan dua tersangka, yakni Sunjaya dan Sekretaris Dinas PUPR Cirebon Gatot Rachmanto. Keduanya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Bandung dalam kasus jual beli jabatan.

Sunjaya dijerat lagi dengan dugaan menerima gratifikasi Rp 41,1 miliar. Selain itu, KPK juga menduga Sunjaya menerima hadiah atau janji terkait perizinan PLTU-2 Cirebon sebesar Rp 6,04 miliar dan perizinan properti sebesar Rp 4 miliar.

Total penerimaan uang oleh Sunjaya dalam perkara ini adalah sebesar Rp 51 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Sunjaya disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Teranyar dalam kasus Sunjaya, KPK juga menetapkan GM Hyundai Herry Jung dan Direktur PT Kings Property Sutikno sebagai tersangka. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top