Proyek Fiktif Waskita Karya

KPK Peringatkan Dirut Jasa Marga Penuhi Panggilan Rabu Ini

publicanews - berita politik & hukumDirektur Utama PT Jasa Marģa Desi Arryani. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Dua kali mangkir, KPK memperingatkan Dirut Jasa Marga Desi Arryani untuk memenuhi panggilan hari ini. Desi sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pekerjaan fiktif dalam 14 proyek PT Waksita Karya.

Kasus ini menjerat mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya Fathor Rachman. Desi dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai mantan Kepala Divisi III PT Waskita Karya.

"KPK kembali menegaskan bahwa saksi diharapkan bisa kooperatif untuk memenuhi panggilan penyidik KPK," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/11) malam.

Sebelumnya Desi tidak memenuhi pangggilan KPK pada 28 Oktober dengan alasan sedang tugas di Semarang. Namun saat dijadwalkan ulang pada Senin (11/11), Desi kembali mangkir.

Pada Selasa (12/11) lalu, KPK akhirnya melayangkan surat kepada Menteri BUMN Erick Thohir meminta bantuan menghadirkan Desi ke KPK hari ini, Rabu (20/11).

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyatakan, Kementerian telah memerintahkan Desi untuk memenuhi panggilan penyidik KPK.

Dalam kasus ini, Fathor dan mantan Kabag Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar diduga menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Proyek-proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, hingga Papua.

Proyek-proyek tersebut sebenarnya telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan yang teridentifikasi sampai saat ini. Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, Waskita selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. Setelah menerima pembayaran, perusahaan-perusahaan subkontraktor itu menyerahkan kembali uang pembayaran dari Waskita kepada sejumlah pihak, termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

Atas tindak pidana ini, keuangan negara menderita kerugian hingga Rp 186 miliar. Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari Waskita kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top