Beda Keterangan Anak Menkumham dan KPK Soal Proyek Pemkot Medan

publicanews - berita politik & hukumDirektur PT Kani jaya Sentosa Yamitema Tirtajaya Laoly seusai dimintai keterangan kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemkot Medan, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/11) siang. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Direktur PT Kani Jaya Sentosa Yamitema Tirtajaya Laoly mengakui mengenal para tersangka kasus dugaan suap proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Medan. Mereka adalah Walikota nonaktif Tengku Dzulmi Eldan, Kepada Dinas PUPR Isa Ansyari, dan staf protokoler Syamsul Fitri Siregar.

"Pak Isa kenal, baru kenal. Sama Walikota (juga) kenal," ujar Yamitema seusai pemeriksaannya di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (18/11).

Namun, anak sulung dari empat bersaudara pasangan Menteri Yasonna H Laoly-Elisye Widya Ketaren itu menyatakan penyidik KPK tidak menanyainya soal proyek-proyek yang pernah ia garap di lingkungan Pemkot Medan.

"Enggak ada ditanya," kata Yamitema.

Yamitema mengatakan, PT Kani Jaya Sentosa yang beralamat di Jalan Setia Budi Komplek Setia Budi Point Blok C No. 1, Tanjung Sari, Medan Selayang, Sumatera Utara, tidak pernah mengerjakan proyek milik Pemkot.

"Enggak ada, enggak ada," ujarnya.

Ia juga membantah menjadi salah satu pihak yang turut menyumbang untuk perjalanan dinas Walikota Dzulmi ke Jepang dan mengajak keluarganya itu. "Enggak ada, itu enggak ada sama sekali," Yamitema menegaskan.

Berbeda dengan Yamitema, Jubir KPK Febri Diansyah menjelaskan, pemeriksaan anak Menkumham tersebut untuk mendalami hubungan antara perusahaan miliknya dengan Pemkot Medan.

"Saksi Yamitema Laoly diklarifikasi terkait dengan proyek di Dinas PUPR Kota Medan yang pernah dikerjakan oleh perusahaannya," kata Febri melalui pesan singkat.

Diketahui, Walikota Dzulmi menerima suap dari Isa Ansyari atas pengangkatannya sebagai Kepala Dinas PUPR. Dzulmi juga menerima 'saweran' untuk menutupi dana non-budgetter, di luar APBD, dalam kunjungan kerja ke Jepang karena mengajak serta keluarga.

KPK menduga Dzulmi menerimanya dari Isa sebesar Rp 250 juta, sebanyak Rp 200 juta diantaranya ditransfer dan sisanya melalui staf protokoler Syamsul. Uang ini kabarnya berasal dari fee proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPR.

Komisi antirasuah tengah menyelidiki dari mana saja uang saweran tersebut. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top