Dana Pelesiran Walkot Medan

Anak Menkumham Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

publicanews - berita politik & hukumYamitema Trijaya Laoly, anak Menkumham Yasonna H Laoly di lobi Gedung KPK, Jakarta, menunggu pemeriksaan dalam kasus yang menjerat Walikota Meda, Senin (18/11) siang. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Setelah tak datang dengan alasan surat panggilan salah alamat, anak Menkumham Yasonna H Laoly, yakni Yamitema Trijaya Laoly, akhirnya memenuhi panggilan KPK. Pemilik PT Kani Jaya Sentosa ini akan dimintai keterangan kasus suap proyek dan jual beli jabatan yang menjerat Walikota Medan Tengku Dzulmi Eldin.

Yamitema telah tiba di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (18/11) pukul 10.20 WIB. Ia mengenakan kemeja lengan pendek warna biru dan celana jins, serta bersepatu kets.

"Penjadwalan ulang hari ini, sesuai surat yang diajukan sebelumnya," kata Jubir KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat.

Belum ada penjelasan informasi apa yang akan digali penyidik dari sulung dari empat bersaudara pasangan Menteri Yasonna Laoly-Elisye Widya Ketaren tersebut. KPK memanggilnya dalam kapasitas sebagai Dirut PT Kani Jaya, perusahaan yang berdiri pada delapan tahun lalu itu.

Sekda Medan Dikonfirmasi Dana Pelesiran Walkot Dzulmi ke Jepang

PT Kani adalah perusahaan kontraktor, beralamat di Jalan Setia Budi Komplek Setia Budi Point Blok C No. 1 Tanjung Sari, Medan Selayang, Sumatera Utara. Proyek yang pernah dikerjakan Kani, antara lain, pembangunan Embung Utara Kwala Bekala, Kampus II USU. Lalu pada 2017, Kani mendapatkan proyek pembangunan drainase Jalan Setia Budi, Kecamatan Sunggal. Nilai proyek saluran air itu sebesar Rp 4,5 miliar.

Diketahui, Walikota Dzulmi menerima suap dari Isa Ansyari atas pengangkatannya sebagai Kepala Dinas PUPR. Dzulmi juga menerima 'saweran' untuk menutupi dana non-budgetter, di luar APBD, dalam kunjungan kerja ke Jepang karena mengajak serta keluarga.

KPK menduga Dzulmi menerimanya dari Isa sebesar Rp 250 juta, sebanyak Rp 200 juta diantaranya ditransfer dan sisanya melalui staf protokoler Syamsul Fitri Siregar. Uang ini kabarnya berasal dari fee proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPR.

Komisi antirasuah tengah menyelidiki dari mana saja uang saweran tersebut. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top