Suap Proyek PLTU 2 Cirebon

Dalami Aliran Dana Hyundai ke Bupati Cirebon, KPK akan Gandeng Korsel

publicanews - berita politik & hukumGeneral Manager Hyundai Engineering & Construction Herry Jung. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Menyusul penetapan tersangka terhadap GM Hyundai Engineering & Construction Herry Jung, KPK akan melakukan koordinasi dengan otoritas Korea Selatan (Korsel). Herry Jung adalah tersangka dugaan menyuap eks Bupati Cirebon Sunjaya.

"Jika diperlukan nanti tentu kami akan berkoordinasi dengan otoritas di Korea Selatan, jika dibutuhkan untuk pencarian bukti karena kita perlu melihat juga kebutuhan pembuktiannya untuk kasus ini," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/11) petang.

Meskipun peristiwa penyuapan terjadi di wilayah Cirebon, ia menambahkan, namun koordinasi penting dilakukan apabila KPK membutuhkannya data-data korporasi. Koordinasi dengan Korsel diperlukan lantaran HEC adalah perusahaan yang berinduk di Negeri Ginseng tersebut.

"Kalau pun dibutuhkan nanti tidak tertutup kemungkinan kerja sama lintas negara akan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia dan juga di Korea Selatan," Saut menjelaskan.

Menurut Saut, sejauh ini hubungan KPK dengan lembaga antikorupsi di Korsel cukup baik. Namun saat ini KPK tengah fokus pada pemeriksaan saksi dan bukti-bukti yang ada di Cirebon.

"Sebagian sebenarnya sudah muncul di fakta persidangan karena cukup banyak dugaan aliran dana pada Bupati Cirebon, baik dari perizinan ataupun dari pengisian jabatan," katanya.

Dalam kasus ini KPK menduga Herry Jung menyuap Sunjaya Rp 6,04 miliar terkait perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU 2 Cirebon yang berlokasi di Kecamatan Mundu dan Astanajapura itu. Herry pada awalnya menjanjikan imbalan Rp 10 miliar untuk memuluskan perizinan proyek di lahan seluas 205 hektar tersebut.

Kantor Pusat Hyundai di Seoul mengakui telah memberikan sejumlah besar uang kepada Bupati Cirebon untuk menenangkan warga yang terdampak proyek. Korea Times pernah melansir pernyataan Jubir Hyundai pusat, yang menyebutkan uang diberikan pada Sunjaya melalui perantara atau broker.

"Bupati menghubungi kami melalui seorang broker dan menawarkan penyelesaian atas masalah ini," ujar jubir Hyundai. "Bagi kami sangat penting untuk menyelesaikan pembangunan tepat waktu. Jika tidak, kami harus membayar denda. Jadi kami memberinya uang," ia menambahkan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top