Suap Proyek Infrastruktur

KPK Panggil Ketua DPRD Sumut Untuk Kasus Walkot Medan

publicanews - berita politik & hukumAkbar Himawan Bucahri. (Foto: Instagram/@akbarbichari)
PUBLICANEWS, Jakarta - Setelah tidak memenuhi panggilan pada Kamis (30/10) lalu, KPK hari ini memanggil kembali pengusaha muda sekaligus Ketua DPRD Sumut Akbar Himawan Buchari (31).

Sedianya Akbar akan diperiksa untuk berkas penyidikan Kadis PUPR nonaktif Pemkot Medan Isa Ansyari. Kasusnya adalah kasus dugaan suap proyek dan jual beli jabatan yang juga menjerat Walikota Tengku Dzulmi Eldin.

"Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka IAN (Isa Ansyari)," ujar Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (14/11).

Nama Akbar berulang kali disebut-sebut dalam penyidikan KPK terhadap Dzulmi Eldin. KPK juga telah menggeledah rumah politikus Golkar yang juga Ketua Hipmi Sumatera Utara itu pada 31 Oktober 2019 lalu.

Pada pemanggilan pertamanya Akbar mangkir dengan alasan sedang berobat di Malaysia. Untuk itu KPK melakukan pelarangan Akbar ke luar negeri selama 6 bulan kedepan terhitung sejak 5 November 2019. Dengan pelarangan tersebut dipastikan tidak ada alasan bagi Akbar untuk kembali berobat ke Malaysia saat tim penyidik memanggilnya.

Diketahui KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini, yakni Dzulmi Eldin, staf Potokoler Syamsul Fitri Siregar, dan Isa Ansyari. Eldin melalui Syamsul diduga menerima suap dari Isa Ansyari sebesar Rp 330 juta karena telah mempromosikannya menjadi Kadis PUPR.

Selain itu, Isa juga memberikan uang Rp 250 juta, di mana Rp 200 juta ditransfer dan sisanya secara tunai melalui Syamsul. Uang itu untuk membayar kelebihan dana nonbudgeter perjalanan dinas Dzulmi ke Jepang pada Juli lalu lantaran turut mengajak keluarganya. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top