Megakorupsi e-KTP

Markus Nari Divonis 6 Tahun dan Bayar Uang Pengganti 400 Ribu Dolar AS

publicanews - berita politik & hukum
PUBLICANEWS, Jakarta - Majelis Hakim Tipikor Jakarta memvonis mantan anggota DPR Markus Nari 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim menyatakan Markus bersalah memperkaya diri sendiri sebesar 400 ribu dolar AS dari proyek e-KTP.

"Menyatakan terdakwa Markus Nari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata ketua majelis hakim Franky Tambuwun saat membacakan amar putusan, Senin (11/11).

Hakim juga mengganjar politikus Partai Golkar itu membayar uang pengganti 400 ribu dolar AS. Bila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya disita dan dilelang. Apabila harta yang disita tidak mencukupi

Markus juga dinyatakan bersalah karena merintangi penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP terhadap Miryam S Haryani yang saat itu menjadi saksi untuk terdakwa Sugiharto.

Hakim membeberkan bahwa Markus meminta pengacara Anton Tofik dan Robinson untuk memantau perkembangan perkara korupsi proyek e-KTP. Anton yang menerima 10 ribu dolar Singapura dari Markus berhasil mendapatkan berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S Haryani dan Markus.

Markus kemudian memerintahkan Anton untuk membujuk Miryam agar tidak menyebut namanya dalam persidangan. Anton meminta pengacara Miryam S Haryani, Elza Syarief, agar mencabut keterangan yang menyebut Markus Nari.

Selain itu, Robinson diminta Markus untuk menyampaikan pesan kepada Sugiharto agar tidak menyebut namanya sebagai penerima aliran uang proyek e-KTP dalam persidangan. Robinson merupakan pengacara terdakwa Amran Hi Mustary yang terjerat kasus korupsi proyek pembangunan jalan Maluku. Amran satu sel penjara dengan Sugiharto di rutan cabang KPK.

"Tapi Sugiharto menolak dengan mengatakan, 'Tidak Pak, saya mau jujur, terus terang saja. Apa adanya yang saya alami'. Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan terdakwa dengan sengaja meminta Miryam S Haryani dan Sugiharto untuk memberikan keterangan Irman dan Sugiharto agar tidak menyebut nama Markus Nari, salah satu orang telah menerima uang terkait proyek e-KTP, unsur sengaja terpenuhi menurut hukum," kata hakim.

Atas perbuatannya Markus dinyatakan bersalah melanggar Pasal 21 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top