Suap Pengapalan Pupuk

Jaksa Minta JC Ditolak dan Cabut Hak Politik Bowo Sidik

publicanews - berita politik & hukumTerdakwa Bowo Sidik Pangraso dalam sidang kasus dugaan suap pengapalan pupuk di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Selain pidana pokok, Jaksa Penuntut Umum pada KPK meminta majelis hakim menolak permohonan terdakwa Bowo Sidik Pangarso menjadi justice collaborator (JC). Menurutnya, mantan anggora Komisi VI DPR itu tak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

Adapun syarat tersebut adalah bukan pelaku utama, mengakui kejahatan, memberikan keterangan dan bukti signifikan untuk mengungkap pelaku lain, serta mengembalikan aset atau hasil tindak pidana.

"Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dikaitkan dengan ketentuan SEMA tersebut, maka JC terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan," kata jaksa KPK Iksan Permadi saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/11).

Selain itu, Jaksa juga menuntut agar hak politik Bowo Sidik dicabut selama lima tahun pasca menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Politikus Partai Golkar itu didakwa menerima suap sebesar 163.733 dolar AS dan Rp 311 juta dari Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono dan anak buahnya, Asty Winasty. Uang tersebut untuk memuluskan HTK mendapatkan kembali kontrak kerja sama pengangkutan atau sewa kapal untuk distribusi pupuk yang dikelola oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

Selain itu, Jaksa juga mendakwa Bowo menerima suap lainnya sebesar Rp 300 juta dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera Lamidi Jimat.

Atas perbuatannya, Jaksa mendakwa Bowo melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang‎ Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 ‎Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

‎Ada dua berkas dakwaan terhadap Bowo, satunya lagi tentang menerima gratifikasi Rp 8 miliar dalam berbagai pecahan mata uang dari sejumlah pihak. Untuk perkara gratifikasi, Jaksa mendakwa Bowo melanggar Pasal 12 B ayat (1) UU yang sama juncto Pasal 65 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top