Suap Pengapalan Pupuk

Politikus Golkar Bowo Sidik Dituntut 7 Tahun Penjara

publicanews - berita politik & hukumMantan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso mendengarkan pembacaan tuntutan Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/11) siang. (Foto: MI)
PUBLICANEWS, Jakarta - Jaksa KPK menuntut mantan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso hukuman ‎tujuh tahun penjara. Jaksa juga meminta politikus Partai Golkar itu wajib membayar denda Rp 300 juta subsidair enam bulan kurungan.

Jaksa Ikhsan Fernandi meyakini bahwa Bowo menerima suap dan gratifikasi yang bertentangan dengan jabatannya sebagai anggota DPR. Suap dan gratifikasi itu diterima Bowo Pangarso bersama-sama den‎gan anak buahnya, Indung Andriani.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor secara bersama sama," kata Jaksa Ikhsan Fernandi membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/11).

Selain itu, Jaksa juga meminta Bowo membayar uang pengganti sekitar Rp 52 juta. Apabila tidak dibayarkan dalam waktu sebulan setelah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Bowo akan disita dan dilelang.

"Dan jika harta bendanya tidak menutupi akan diganti dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun," Jaksa menambahkan.

Bowo Sidik Pangarso didakwa menerima suap sebesar 163.733 dolar Amerika Serikat dan Rp 311 juta dari Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono dan anak buahnya Asty Winasty. Uang tersebut untuk memuluskan HTK mendapatkan kembali kontrak kerja sama pengerjaan pengangkutan atau sewa kapal untuk distribusi pupuk yang dikelola oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

Selain itu, Jaksa juga mendakwa Bowo menerima suap lainnya sebesar Rp 300 juta dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera Lamidi Jimat.

Atas perbuatannya, Jaksa mendakwa Bowo melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang‎ Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 ‎Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

‎Ada dua berkas dakwaan terhadap Bowo, satunya lagi tentang menerima gratifikasi Rp 8 miliar dalam berbagai pecahan mata uang dari sejumlah pihak. Untuk perkara gratifikasi, Jaksa mendakwa Bowo melanggar Pasal 12 B ayat (1) UU yang sama juncto Pasal 65 KUHP.

Seusai sidang pembacaan tuntutan, Bowo berpelukan dengan keluarganya yang mengikuti sidang dari kursi perngunjung. Bowo terlihat menahan air matanya agar tak jatuh. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top