KPK Cegah Akbar Himawan Keluar Negeri dalam Kasus Walkot Medan

publicanews - berita politik & hukumAnggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar Akbar Himawan Buchari yang dicekal KPK. (Foto: Facebook)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah Akbar Himawan Buchari keluar negeri. Akbar Himawan merupakan anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar periode 2019-2024.

"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi terkait pelarangan terhadap seorang bernama Akbar Himawan Buchari dalam perkara penyidikan dugaan penerimaan suap oleh Walikota Medan," ujar Jubir KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Rabu (6/11).

KPK pernah memanggi Akbar untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada Kamis (31/10) pekan lalu, namun ia tidak datang. Iwan beralasan sedang berobat di Malaysia.

"Pelarangan ke LN ini dilakukan karena kebutuhan penyidikan agar ketika nanti yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi bisa memenuhi panggilan dan tidak sedang berada di LN," kata Febri.

KPK Periksa Dua Anak Walikota Medan

Pelarangan meninggalkan Indonesia bagi Iwan ini berlaku 6 bulan, terhitung sejak 5 November 2019.

Dalam kasus ini, Walkot Medan Tengku Dzulmi Eldin bersama staf protokoler Syamsul Fitri Siregar diduga menerima suap dari Kepala Dinas PUPR Isa Ansyari sebesar Rp 330 juta. Suap diberikan sebagai imbalan atas promosi Iwan sebagai Kadis oleh Walikota Dzulmi.

Isa juga masih memberi lagi Rp 250 juta, di mana Rp 200 juta ditransfer dan sisanya diberikan secara tunai melalui Syamsul. Uang itu untuk membayar kelebihan dana nonbudgeter dari perjalanan dinas Dzulmi ke Jepang pada Juli lalu lantaran mengajak keluarganya. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top