Suap Proyek PLTU Riau-1

KPK Pertimbangkan Kasasi Atas Vonis Bebas Sofyan Basir

publicanews - berita politik & hukumJubir KPK Febri Diansyah. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Menyusul putusan bebas eks Dirut PLN Sofyan Basir, KPK mempertimbangkan menempuh kasasi. Saat ini komisi antirasuah tengah menunggu salinan putusan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

"Selain mempelajari lebih lanjut, kemudian JPU memberikan rekomendasi kepada pimpinan, alternatif langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan selain dari proses itu tentu ada kasasi," ujar Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/11).

Namun Febri belum bisa memastikan kapan kasasi tersebut akan diajukan ke Mahkamah Agung. Sesuai undang-undang, Jaksa KPK diberikan batas waktu untuk membuat analisis yang lebih komprehensif.

KPK, Febri menambahkan, akan membahas alternatif hukum yang tersedia agar kebenaran yang substansial dan proses pembuktian bisa dibuktikan nanti dalam proses persidangan.

"Kalau kita lihat yang terindentifikasi, salah satu poin yangg menjadi latar belakang adalah pembuktian dari kata 'membantu'. Jadi dugaan peran dari terdakwa yaitu membantu tindak pidana Korupsi," Febri menjelaskan.

Sofyan Basir Diputus Bebas

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam sidangnya siang tadi memutus bebas secara bulat. Tidak ada dissenting opinion diantara anggota majelis hakim.

"Mengadili, memerintahkan terdakwa Sofyan Basir segera dikeluarkan dari tahanan," kata Ketua Majelis Hakim Hariono membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Sofyan Basir tidak terbukti memenuhi unsur perbantuan memberi kesempatan, sarana, dan keterangan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan keinginan mereka mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1.

Majelis Hakim juga berpendapat Sofyan Basir sama sekali tidak mengetahui adanya rencana pembagian fee yang dilakukan oleh Kotjo terhadap Eni dan pihak lain. Dalam pertimbangan hakim, upaya percepatan proyek PLTU Riau-1 murni sesuai aturan dan bagian dari rencana program listrik nasional.

"Terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti melakukan tindak pidana pembantuan sebagaimana dakwaan pertama," Hakim Hariono menambahkan.

Halaman selanjutnya


  • 2

    +

    Dalam persidangan memang terungkap fakta ada beberapa pertemuan yang melibatkan Sofyan, Eni Maulani Saragih, Setya Novanto, Direktur Perencanaan Strategis II PLN Supangkat Iwan Santoso, dan Johannes Kotjo. Pembahasan tak lain mengenai kelanjutan proyek PLTU Riau-1.

    Namun, berdasarkan keterangan para saksi, selama pertemuan itu Sofyan dinyatakan tidak ada unsur membantu memfasilitasi Kotjo agar proyek PLTU Riau-1 berjalan mulus dan cepat. Lagi pula, Sofyan selalu mengajak Supangkat lantaran dianggap paling paham mengenai proyek tersebut.

    Adapun percepatan proyek yang sedianya dikerjakan oleh perusahaan Kotjo bernama Blackgold Natural Resources, Samantaka Batu Bara, dan China Huadian Engineering Company (CHEC) Ltd, menurut pertimbangan hakim, bukan karena peran Sofyan.

    Sambil Terisak, Sofyan Basir Minta Divonis Bebas

    "Hal (proyek) ini sesuai proyek ketenagalistrikan, merupakan program nasional dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang percepatan infrastruktur ketenagalistrikan," ujar hakim.

    Vonis bebas murni ini menggugurkan tuntutan jaksa yang meminta Sofyan dipenjara 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. (han)


Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top