Wawan Didakwa Rugikan Negara Ratusan Miliar dalam Korupsi Alat Kesehatan

publicanews - berita politik & hukum
PUBLICANEWS, Jakarta - Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan didakwa melakukan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Tanggerang Selatan tahun 2012.

"Yaitu mengatur proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada APBD dan APBD-P TA 2012," ungkap Jaksa KPK Asri Irwan membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (31/10).

Jaksa menyebut Wawan dalam korupsi alkes di dua pusat kesehatan tersebut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi.

"Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ujar Jaksa KPK Asri.

Wawan dalam korupsi pengadaan alkes telah memperkaya diri sebesar Rp 7,9 miliar. Kemudian menguntungkan PT Java Medica Yuni Astuti Rp 23.3 miliar, Kadis Kesehatan Kota Tangsel Dadang Rp 1,1 miliar, PPK Alkes Kota Tangsel Mamak Jamaksari Rp 37,5 juta, dan staf PT BPP Dadang Prijatna Rp 103 juta.

Sehingga, total kerugian negara yang telah dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan alkes di Rumah Sakit Tanggerang Selatan mencapai Rp 14,5 miliar.

Sementara dalam korupsi alkes di Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten, suami Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany itu memperkaya diri sebesar Rp 50 miliar.

Sementara pihak lain yang turut diuntungkan adalah mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang tak lain adalah kakaknya sebesar Rp 3,8 miliar, Yuni Astuti mencapai Rp 23 miliar, Djaja Budi Suhardja Rp 240 juta, dan Ajat Drajat Ahmad Putra Rp 295 juta.

Kemudian mantan Gubernur Banten Rano Karno Rp 700 juta, Jana Sunawati Rp 134 juta, Yogi Adi Prabowo Rp 76,5 juta, Tatan Supardi Rp 63 juta, Sobran Rp 1 juta, Aris Budiman Rp 1.5 juta, Suherman Rp 15.5 juta, Eki Jaki Nuriman Rp 20 juta, Ferga Andriyana Rp 50 juta, dan Abdul Rohman Rp 60 Juta.

Ada pula fasilitas berlibur ke Beijing berikut uang saku untuk pejabat Dinkes Prov Banten, Tim Survey, Panitia Pengadaan dan panitia pemeriksaan hasil pekerjaan sebesar Rp 1,6 miliar.

"Sehingga total kerugian negara yang dihitung KPK untuk pengadaan alat kesehatan di RS Rujukan Provinsi Banten mencapai Rp 79,7 Miliar," ujar Jaksa.

Jaksa menyataka Wawan melanggar pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top