TPPU

Mantan Menteri Rokhmin Dahuri Dipanggil untuk Kasus Bupati Cirebon

publicanews - berita politik & hukumMantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhimin Dahuri. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhimin Dahuri dipanggil KPK dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Rokhimin merupakan politikus kedua PDIP, setelah Nico Siahaan, yang diperiksa KPK untuk Sunjaya.

"Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka SUN (Sunjaya)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (31/10). 

Saksi lain yang turut diperiksa adalah PNS Safri Burhanuddin.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 24 Oktober 2018. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai Rp 116 juta dan bukti setoran ke rekening total Rp 6,4 miliar.

KPK menetapkan dua tersangka, yakni Sunjaya dan Sekretaris Dinas PUPR Cirebon Gatot Rachmanto. Keduanya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Bandung dalam kasus jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon.

Sunjaya diduga juga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya sebesar Rp 41,1 miliar. Selain itu, KPK juga menduga Sunjaya menerima hadiah atau janji terkait perizinan PLTU-2 Cirebon sebesar Rp 6,04 miliar dan perizinan properti sebesar Rp 4 miliar.

Total penerimaan uang oleh Sunjaya dalam perkara ini adalah sebesar Rp 51 Miliar.

Atas perbuatan tersebut, Sunjaya disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top