Korupsi 14 Proyek Fiktif

KPK Terus Gali Kesaksian Petinggi dan Karyawan Waskita Karya

publicanews - berita politik & hukum
PUBLICANEWS, Jakarta - Mengebut kasus 14 proyek fiktif di PT Waskita Karya (WK), KPK melakukan pemeriksaan maraton sejak awal pekan. Hari ini, penyidik kembali memanggil rombongan pimpinan dan karyawan perusahaan pelat merah itu.

Mereka yang dimintai keterangan sebagai saksi adalah Wakil Kepala Divisi II Fakih Usman, Kasi Logistik Proyek CCTWI Ebo Sancoyo, staf Keuangan Divisi II Wagimin, dan karyawan Happy Syarief.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FR (mantan Kepala Divisi II Fathor Rachman)," kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (30/10).

Diduga penyidik tengah mendalami proses pembuatan, pembayaran, dan pertanggungjawaban kontrak fiktif dalam proyek-proyek kongkalikong tersebut.

Fathor Rachman dan General Manager of Finance and Risk Department, Acting Corporate Secretary WK Yuly Ariandi Siregar adalah tersangka daloam kasus ini. KPK menduga keduanya menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif.

Proyek-proyek tersebut tersebar di Sumatra Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, hingga Papua.

Modus korupsinya adalah seolah-olah ada kontrak baru dengan menunjuk empat perusahaan subkontraktor, padahal proyek tersebut adalah proyek lama. Penyidik mencium indikasi double budgeting atau penganggaran ganda.

Oleh pihak subkontraktor, uang pembayaran kemudian dikembalikan ke WK untuk dibagi-bagi lagi. Atas tindakan culas ini, negara ditaksir mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp 186 miliar.

KPK telah mencekal Fathor dan Yuly untuk dua kali 6 bulan. Pencekalan terakhir berlaku sejak 3 Mei 2019. Keduanya dicekal bersama Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Jarot Subana dan Wakil Kepala Divisi II WK Fakih Usman.

Fathor dan Yuli dijerat dengan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto. Pasal 65 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top