Sekda Medan Dikonfirmasi Dana Pelesiran Walkot Dzulmi ke Jepang

publicanews - berita politik & hukumWalkot Medan Dzulmi Eldin saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10) siang, setelah terjerat OTT di Medan. (Foto: Publicanews/Dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Medan Wiriya Al Rahman dan lima pegawai Pemkot untukuk mendalami dana lawatan Walikota Teungku Dzulmi Eldin ke Jepang. Dzulmi kunjungan dinas ke Negeri Sakura bersama sejumlah pejabat Pemkot, namun ia mengajak keluarga.

"Para saksi dikonfirmasi terkait sumber dana yang digunakan Wali Kota beserta jajaran untuk dinas ke Jepang yang tidak bersumber dari APBD," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/10). 

Lima pegawai Pemkot Medan yang diperiksa sebagai saksi bersama Wiriya Al Rahman adalah staf Sub Bagian Protokoler Uli Arta Simanjuntak, ajudan Muhamad Arbi Utama, dua orang Honorer Protokoler Sultan Sholahudin dan M Taufik Rizal, serta honorer staf Walikota Eghi Dhefara Harefa.

"(Pemeriksaan dilakukan) di Kejati Sumut," kata Yuyuk. 

Dalam kasus ini,  Dzulmi Eldin bersama seorang staf Protokoler Syamsul Fitri Siregar diduga menerima suap dari Kepala Dinas PUPR Isa Ansyari sebesar Rp 330 juta. Isa adalah mendapat promosi jabatan dari Dzulmi.

Selain upeti atas promosi jabatan, Isa juga memberikan fee untuk proyek-proyek yang dikerjakan Dinas PUPR sebesar Rp 250 juta. Sebanyak Rp 200 juta melalui transfer dan sisanya tunai melalui Syamsul Fitri Siregar.

Uang tersebut digunakan untuk membayar kelebihan dana nonbudgeter dari perjalanan dinas Dzulmi ke Jepang pada Juli lalu. Dzulmi mengajak serta keluarganya pelesir, yang dananya tidak bisa dibebankan pada APBD. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top