ASN Sumut Wajib Lapor Gubernur, KPK Ingatkan Tidak Halangi Penegak Hukum

publicanews - berita politik & hukumGubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. (Foto: Isitmewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pemprov Sumatera Utara (Sumut) menerbitkan surat edaran (SE) mewajibkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) melapor dan meminta izin Gubernur bila mendapatkan panggilan dari penegak hukum, termasuk dari KPK.

Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK mendapatkan informasi resmi soal surat edaran tersebut. KPK, ujar Febri, mengingatkan surat edaran tidak boleh bertentang dengan perundang-undangan.

"Jika ada surat-surat sejenis, jangan sampai bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan aturan yang lebih tinggi," kata Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jumat (18/10).

Febri juga mengingatkan kewajiban warga negara untuk memenuhi panggilan penegak hukum. Bila ada yang berupaya merintangi, akan ada sanksi pidana yang bisa diberlakukan. Sesuai Pasal 21 UU Tipikor, ancaman hukumannya adalah minima tiga tahun dan paling lama 12 tahun penjara dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

SE bernomor 180/8883/2019 tentang Pemeriksaan ASN Terkait Pengaduan Masyarakat tertanggal 30 Agustus 2019 itu ditandatangani Sekda Provinsi Sumut R Sabrina atas nama Gubernur Edy Rahmayadi.

Para ASN tidak diperkenankan memenuhi panggilan penegak hukum bila tidak mendapatkan izin dari Gubernur. Pelanggaran atau ketentuan tersebut akan dikenai sanksi.

Karo Hukum Setda Sumut Andy Faisal dalam keterangannya, Jumat (18/10), menyatakan bahwa SE tersebut diterbitkan agar para ASN tertib administrasi.

"Untuk mewujudkan tertib administrasi dan kontrol atau pengawasan terhadap ASN di lingkungan Pemprov Sumut dipandang perlu menerbitkan surat aquo (tersebut)," ujar Andy. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top