Suap Proyek Angkasa Pura

KPK Tahan Dirut PT Inti Darman Mappangara

publicanews - berita politik & hukumDirut PT Inti Darman Mappangara resmi ditahan KPK seusai menjalani pemeriksaan pada Jumat (18/10) petang. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Satu lagi tersangka dugaan korupsi terkena 'Jumat keramat'. Petang ini, KPK menahan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara setelah memeriksanya sejak siang.

Darman adalah tersangka kasus dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (APP), anak perusahaan BUMN PT Angkasa Pura (AP) II.

Sebelum masuk mobil tahanan, Darman mengatakan apa yang ia lakukan adalah demi kemajuan PT Inti. "Dalam usaha saya berjuang untuk menghidupkan PT Inti, ini harus saya lewati. Semoga Allah memberi kekuatan dan kebenaran akan terungkap di persidangan," ujar Darman di depan lobi Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/10) selepas maghrib.

Sementara itu Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, Darman akan menjalani penahanan untuk 20 hari pertama.

"Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 18 Oktober hingga 6 November 2019 di Rutan Polres Jakarta Pusat," katanya melalui pesan singkat.

Penetapan tersangka terhadap Darman merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Direktur Keuangan AP II Andra Y Agussalam dan staf INTI Taswin Nur. KPK menduga Darman bersama-sama Taswin menyuap Andra untuk mengawal proyek BHS yang dikerjakan oleh INTI.

Pada 2019, INTI mengerjakan sejumlah proyek AP II, seperti Visual Docking Guidance System (VGDS) dengan nilai proyek Rp 106,48 miliar, Bird Strike senilai Rp 22,85 miliar, serta pengembangan bandara beranggaran Rp 86,44 miliar. 

Selain itu, anak perusahaan PT Telkom itu juga memiliki daftar prospek proyek tambahan di AP dan anak usahanya PT Angkasa Pura Propertindo. Poyek tersebut adalah X-Ray 6 bandara senilai Rp 100 milia, BHS di enam bandara senilai Rp 125 miliar, VDGS senilai Rp 75 miliar, serta proyek radar burung senilai Rp 60 miliar. 

Atas perbuatannya, Darman disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top