KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Suap Proyek Jalan di Kaltim

publicanews - berita politik & hukumBarang bukti yang diungkapkan KPK dalam operasi tangkap tangan di Kalimantan Timur (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan proyek jalan di Provinsi Kalimantan Timur. Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (15/10) malam hingga Rabu (16/10) dini hari. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan tujuh orang.

Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10) malam, mengatakan, tiga tersangka tersebut adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan Refly Tuddy Tangkere (RTU) dan Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja Andi Tejo Sukmono (ATS). Keduanya sebagai pihak penerima.

Adapun pemberi suap adalah Direktur PT Harlis Tata Tahta Hartoyo (HTY).

Agus mengungkapkan, perkara ini terjadi ketika Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kaltim mengadakan Pekerjaan Preservasi, Rekonstruksi Sp.3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang-Sangatta dengan anggaran tahun jamak 2018-2019. Nilai kontraknya sebesar Rp 155,5 miliar.

PT HT milik tersangka Hartoyo adalah pemenang lelang dengan kesepakatan commitment fee Refly dan Andi Tejo. "Adapun commitment fee yang diduga disepakati adalah sebesar total 6,5 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak," ujar Agus.

Imbalan tersebut diterima Refly dan Andi Tejo dari Hartoyo melalui setoran tunai maupun transfer setiap bulan.

"Refly diduga menerima uang tunai dari Hartoyo sebanyak 8 kali dengan besaran masing-￾masing sekitar Rp 200-300 juta dengan jumlah total sekitar Rp 2,1 miliar," Agus menjelaskan. Ia didampingi Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, dan Alexander Marwata.

Adapun Andi Tejo menerima transfer dari Hartoyo setiap bulan lewat rekening atas nama BSA. Rekening tersebut diduga sengaja dibuat untuk digunakan Andi Tejo sebagai penampung setoran dari Hartoyo.

Andi Tejo juga menguasai buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut serta mendaftarkan nomor teleponnya sebagai akun SMS banking. Rekening dibuka pada 3 Agustus 2019 dengan setoran perdana pada 28 Agustus 2019.

"Yaitu sebelum PT HTT diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pada tanggal 14 September 2019 dan menandatangani kontrak pada 26 September 2019," Agus menambahkan.

Rekening tersebut menerima transfer dari Hartoyo dengan nilai total Rp 1,59 miliar dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi Andi Tejo sebesar Rp 630 juta. Selain itu, Andi Tejo juga beberapa kali menerima pemberian tunai dari Hartoyo sebesar total Rp 3,25 miliar.

"Uang yang diterima oleh ATS dari HTY tersebut salah satunya merupakan pemberian 'gaji' sebagai PPK proyek yang dimenangkan oleh PT HTT. 'Gaji' tersebut diberikan kepada ATS sebesar Rp 250 juta setiap kali ada pencairan uang pembayaran proyek kepada PT HTT," kata Agus.

Setiap pengeluaran PT HTT untuk 'gaji' PPK dicatatkan oleh ROS, staf keuangan, dalam laporan perusahaan.

Atas perbuatannya Refly dan Andi Tejo sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1).

Sementara Hartoyo dijerat engan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU yang sama juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top