Suap Izin Reklamasi

Dalami Aliran Dana ke Pejabat Kepri, KPK Periksa Tujuh Bos Swasta

publicanews - berita politik & hukumGubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Tujuh bos perusahaan swasta diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap izin reklamasi di Kepulauan Riau (Kepri) yang menjerat Gubernur nonaktif Nurdin Basirun (NBU).

"KPK melanjutkan proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi hari ini di Polres Barelang. Pemeriksaan dilakukan dalam penyidikan dengan tersangka NBU," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (11/10).

Ketujuh orang tersebut adalah Direktur PT Dian Cipta Jaya A Lim Al A Boi, Direktur Utama PT Batam Steel Indonesia Jimmy Lee, dan Direktur PT Citra Mandiri Terminal yang juga Direktur Citra Shipyard Jovan.

Kemudian Direktur PT Putra Flonara Perkasa U Lai, Direktur PT Batam Lestari yang juga Direktur Kepri Fantasy Resort Iskandar Tio, Direktur PT Citra Kelong Barelang Dju Hiang, serta Direktur PT Cipta Karya Maritim Ardra Teja Bhaswara

Pada Kamis (10/10) kemarin, KPK juga telah memeriksa enam orang saksi. Febri mengatakan pemeriksaan mereka untuk mendalami soal pemberian uang pada Gubernur dan pejabat Pemprov Keppri.

"Sebagai saksi, penyidik mendalami pengetahuan mereka terkait dugaan aliran dana," Febri menjelaskan.

KPK menetapkan Nurdin sebagai tersangka penerima suap bersama Kadis Perhubungan Budi Hartono dan Edy Sofyan. Sedangkan pengusaha Abu Bakar dan Kok Meng ditetapkan sebagai pemberi suap.

Keempatnya diduga terlibat praktik rasuah terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri Tahun 2018-2019. Nurdin cs diduga menerima suap secara bertahap.

Pemberian pertama terjadi pada 30 Mei 2019 sebesar 5 ribu dolar Singapura dan Rp 45 juta. Kemudian pada 10 Juli 2019, Abu Bakar memberikan tambahan 6 ribu dolar Singapura kepada Nurdin melalui Budi.

Nurdin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Edy dan Budi hanya disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU yang sama. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top