Suap Terminasi PKP2B

Eni Saragih Dikonfrimasi Peran Mekeng dalam Suap Samin Tan

publicanews - berita politik & hukumTerpidana Eni Maulani Saragih usai menjalani pemeriksaan kasus suap terminasi PKP2B di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/10) siang. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan anggota Komisi VII DPR Eni Maulana Saragih mengatakan penyidik mengkonfirmasi kembali pernyataannya soal perintah Melchias Marcus Mekeng kepadanya untuk membantu Samin Tan. Hari ini Eni diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengurusan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

AKT adalah anak perusahaan Borneo Lumbung Energy and Metal (BLEM) Tbk milik Samin Tan, tersangka penyuap Eni. Menurut Eni, pertanyaan penyidik masih seputar peran Mekeng tersebut.

"Pertanyaan yang lalu yang mungkin penyidik masih perlu konsistensi dari jawaban-jawaban saya. Jadi masih yang lama. Tentu semuanya sudah saya berikan keterangan di persidangan juga," ujar Eni seusai pemeriksaannya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/10) siang.

Ia tidak menyanggah penyidik KPK mendalami peran Mekeng dalam kasus tersebut. Dalam persidangan, Eni mengaku diminta Mekeng yang saat itu merupakan Ketua Fraksi Golkar untuk membantu Samin Tan.

Saat itu AKT dirundung masalah pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah. Lalu melakukan pendekatan ke Fraksi Golkar yang dipimpin Mekeng. Diketahui, Mekeng kemudian menyuruh Eni untuk membantu persoalan tersebut.

"Saya sebagai anggota DPR, anggota fraksi, Komisi VII, saya mendapatkan tugas dari ketua fraksi saya waktu itu," ujar terpidana kasus suap proyek PLTU Riau-1 itu.

Eni menyanggupi permintaan Samin Tan dan mempengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR. Atas jasanya, politisi Golkar itu mendapatkan imbalan Rp 5 miliar yang digunakan untuk kampanye suaminya Muhammad Al Khadziq dalam Pilbup Temanggung, Jawa Tengah. Al Khadziq akhirnya menang.

KPK menjerat Samin Tan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top