Jatim dan Jabar Terbanyak Korupsi, Banten Paling Masif

publicanews - berita politik & hukumTubagus Chaeri Wardana alias Wawan saat menjadi saksi Ratu Atut Chosiyah dalam sidang kasus suap sengketa Pilkada Lebak di Pengadilan Tipikor Jakarta, Juli 2014. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK telah menjerat 119 kepala daerah sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Dari jumlah itu 47 orang diamankan melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, jumah kepala daerah yang kena OTT tidak sebanyak yang diduga orang. "Hanya 39,4 persen," ujar Febri di Gedung KPK, Selasa (8/10) malam

Dari catatan KPK, kepala daerah yang jadi pasien KPK terbanyak dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Masing-masing sebanyak 14 kepala daerah. Kemudian Sumatera Utara ada 12 kepala daerah dari berbagai level, mulai gubernur, bupati, dan walikota.

Lalu disusul Jawa Tengah sebanyak 10 kepala daerah, Sumatera Selatan ada 7. “Ini data per 7 Oktober 2019,” kata Febri.

Dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 25 provinsi yang sudah ketahuan kepala daerahnya korupsi. Berikut daftar provinsi asal 119 kepala daerah yang terjerat KPK:

1. Aceh 4 kepala daerah
2. Bengkulu 3
3. Sumatera Selatan 7
4. Sumatera Utara 12
5. Sumatera Barat 1
6. Jambi 1
7. Lampung 4
8. Riau 6
9. Kepulauan Riau 4
10. Banten 4
11. Jawa Barat 14
12. Jawa Tengah 10
13. Jawa Timur 14
14. Kalimantan Selatan 1
15. Kalimantan Tengah 2
16. Kalimantan Timur 5
17. Kalimantan Barat 1
18. Sulawesi Selatan 2
19. Sulawesi Tengah 1
20. Sulawesi Tenggara 6
21. Sulawesi Utara 4
22. Maluku Utara 3
23. Nusa Tenggara Barat 3
24. Nusa Tenggara Timur 2
25. Papua 5

Febri menjelaskan, meski Jabar dan Jatim terbanyak koruptornya, namun itu bukan menjadi tolok ukur untuk menyematkan predikat daerah terkorup di Indonesia. Ia justru merujuk Provinsi Banten sebagai paling korup menyusul ditemukannya kasus Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Menurut Febry, yang dilakukan oleh adik mantan Gubernur Banten Atut Ratu Chosiyah ini sangat masif. Aset Tindak pidana pencucian uang (TPPU) Wawan diduga berasal dari suap dan gratifikasi lebih 1000 proyek.

“Banten tak begitu banyak kepala daerah yang menjadi tersangka dibanding dengan Jawa Barat atau Jawa Timur, misalnya. Tapi dari kasus yang kami temukan di sana korupsinya terjadi cukup masif,” ujar Febri. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top