Suap Proyek Pemda

Bupati Lamut Agung Ditahan di Rutan Guntur

publicanews - berita politik & hukumBarang bukti uang yang diamankan dalam OTT Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara ditunjukkan KPK dalam konferensi pers pada Senin (7/10) malam. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Bupati Lampung Utara (Lamut) Agung Ilmu Mangkunegara akhirnya ditahan KPK pada, Selasa (8/10) dinihari seusai pemeriksaan intensif di Gedung KPK, Jakarta. Agung diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (6/10) malam bersama lima orang lainnya.

Politikus Partai Nasdem itu menjadi kepala daerah ke-47 yang tertangkap tangan dan menjadi pasien KPK. Komisi antirasuh menduga Agung meminta upeti dalam setiap proyek di Dinas PUPR dan Perdagangan Pemkab Lamut.

Agung keluar ruang pemeriksaan pada Selasa (8/10) sekitar pukul 02.43 WIB. Mengenakan rompi tahanan KPK dan tangan terborgol, Agung masuk ke mobil tahanan yang telah menunggunya di pelataran Gedung KPK.

Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, Agung ditahan di Rutan Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan. "Tersangka ditahan 20 hari pertama," kata Febri melalui pesan singkat, Selasa (8/10) pagi.

KPK juga menahan lima orang lainnya, yakni orang kepercayaan Bupati Agung bernama Raden Syahril. Kemudian Kepala Dinas PUPR Syahbuddin dan Kepala Dinas Perdagangan Wan Hendri. Lalu dua pengusaha, Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh.

Syahril ditahan di Rutan Mapolres Jakarta Pusat, sementara Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh di Rutan Mapolda Metro Jaya. "Untuk tersangka SYH (Syahbuddin) dan WHN (Wan Hendri) ditahan di Rutan Kepolisian Metro Jakarta Timur," Febri menambahkan. 

KPK menduga Agung menerima suap dengan total Rp 1,5 miliar dari proyek pada Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR. Uang itu diberikan dari Chandra melalui Raden Syahril. Namun dari jumlah yang dijanjikan tersebut, Agung baru menerima Rp 800 juta dengan rincian Rp 600 juta ari proyek Dinas PUPR dan Rp 200 juta dari Dinas Perdagangan.

Atas perbuatannya Agung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPJuncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top