Minta Upeti Proyek, Bupati Lampung Utara Resmi Tersangka

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Basaria Panjaitan didampingi Jubir Febri Diansyah dalam konferensi pers hasil OTT Bupati Lampung Utara di Gedung KPK, Jakarta, Senin (7/10) malam. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Bupati Lampung Utara (Lamut) Agung Ilmu Mangkunegara resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pada Dinas Perdagangan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Pemkab Lamut. KPK juga menjadikan lima orang lainnya yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (6/10) sebagai tersangka.

Kelima orang tersebut adalah orang kepercayaan Bupati Agung bernama Raden Syahril, Kepala Dinas PUPR Syahbuddin, dan Kepala Dinas Perdagangan Wan Hendri. Kemudian dua orang swasta Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh.

"Sejalan dengan peningkatan status penanganan perkara ke penyidikan, KPK menetapkan enam orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (7/10) malam.

Basaria memaparkan, Bupati Agung diduga menerima suap dari Hendra Wijaya Saleh melalui Kadis Perdagangan Wan Hendri sebesar Rp 300 juta. Sebanyak Rp 240 juta diantaranya diserahkan Wan Hendri kepada Raden Syahril, sementara sisanya Rp 60 juta masih berada di tangan Wan Hendri.

"Dalam OTT ini, KPK menemukan barang bukti uang Rp 200 juta sudah diserahkan kepada AIM (Agung Ilmu Mangkunegara) dan kemudian diamankan dari kamar Bupati," ujar Basaria.

Uang tersebut diduga merupakan suap untuk tiga proyek, yakni pembangunan pasar tradisional Desa Comook Sinar Jaya, Kecamatan Muara Sungkai dengan anggaran Rp 1,073 miliar dan pembangunan pasar tradisional Desa Karangsari, Kecamatan Muara Sungkai, senilai Rp 1,3 miliar. Kemudian konstruksi fisik pembangunan pasar rakyat Tata Karya Rp 3,6 miliar.

Saat baru dilantik sebagai Bupati Lamut pada 2014 lalu, politikus Partai Nasdem itu mensyaratkan jika Syahbuddin ingin menjadi Kadis PUPR harus menyiapkan setoran 20-25 persen dari setiap proyek yang dikerjakan pada Dinas PUPR. Sementara Chandra Safari merupakan rekanan Pemkab Lampung Utara.

Menurut Basaria, selama dua tahun terakhir, atau sejak 2017, Chandra Safari setidaknya telah mengerjakan 10 proyek di Kabupaten Lamut. Chandra wajib memberi upeti pada Agung melalui Syahbuddin dan Raden Syahril.

"AIM diduga telah menerima uang beberapa kali terkait dengan proyek di Dinas PUPR," kata Basaria.

Pada Juli 2019 Agung telah menerima Rp 600 juta dari Chandra, akhir September sebesar Rp 50 juta, dan pada 6 Oktober ia mendapatkan Rp 350 juta. Saat OTT kemarin, tim Satgas menyita uang tunai Rp4 40 juta di rumah dan mobil melalui Raden Syahril.

"Diduga uang yang diterima pada September dan Oktober 2019 itulah yang ditemukan di rumah RSY (Raden Syahril), orang kepercayaan Bupati. Uang tersebut direncanakan digunakan sewaktu-waktu untuk kepentingan AIM," ujar Basaria.

KPK mengenakan Bupati Agung dan Raden Syahril pelanggaran Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Sementara untuk dua kepala dinas, yakni Syahbuddin san Wan Hendri, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 undang-undang yang sama juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun pengusaha Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 undang-undang yang sama juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. de'fara @shahiaFM08 Oktober 2019 | 14:55:29

    Kok masih aja mau main2x dg uang rakyat.

    Sadarlah oknum pejabat, lambat atau cepat, pasti ketahuan.

Back to Top