Suap DAK Pegunungan Arfak

Eks Kadis PUPR Pegunungan Arfak Dituntut 5 Tahun Penjara

publicanews - berita politik & hukumEks Kadis PUPR Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Natan Pasomba saat masih menjalani pemeriksaan di KPK. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK menuntut pada majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun kepada Natan Pasomba. Mantan Kadis PUPR Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, ini adalah terdakwa kasus suap pengurusan dana perimbangan 2017-2018.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan korupsi sebagaimana dakwaan pertama. Menutut hakim menjatuhkan pidana penjara 5 tahun," ujar Jaksa Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/10).

Selain pidana penjara, Jaksa juga menuntut agar hakim menjatuhkan pidana denda atas kesalahannya menyuap politisi PAN Sukiman demi mempengaruhi pencairan dana perimbangan.

"Menuntut hakim menjatuhkan pidana denda senilai Rp 200 juta subsidair 3 bulan," Jaksa menambahkan.

Natan Pasomba diyakini bersama-sama rekanan pengusaha melakukan pertemuan dengan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Yaya Purnomo. Oleh Yaya, yang sudah dipidana, Natan disarankan menemui anggota Komisi XI DPR Sukiman untuk membantu mengatur DAK 2017 dan 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Jaksa mendakwa Nathan mengalokasikan Rp 4,41 miliar, terdiri dari mata uang rupiah sejumlah Rp 3,96 miliar dan 33.500 dolar AS. Jumlah itu merupakan commitment fee 9 persen dari DAK Kabupaten Pegunungan Arfak.

Dari jumlah tersebut, Sukiman diduga menerima Rp 2,65 miliar dan 22 ribu dolar AS. Pemberian uang dilakukan bertahap antara Juli 2017 sampai dengan April 2018 melalui beberapa pihak sebagai perantara.

Dari pengaturan tersebut, akhirnya Kabupaten Pegunungan Arafak mendapatkan alokasi DAK pada APBN-P 2017 sebesar Rp 49,915 miliar dan APBN 2018 sebesar Rp 79,9 miliar. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top