Tersangka 2 Tahun, eks Dirut Jasa Tirta Akhirnya Ditahan

publicanews - berita politik & hukumEks Dirut Perum Jasa Tirta Djoko Saputra saat resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (30/9) sore. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Dirut Perum Jasa Tirta (PJT) II Djoko Saputro akhirnya ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan suap pengadaan jasa konsultasi. Djoko telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 7 Desember 2017.

Sekeluar Gedung KPK di kawasan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Djoko tidak memberikan pernyataan apapun. Ia langsung masuk ke dalam mobil tahanan.

"Ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur," ujar Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (30/9).

Kasus ini bermula pada 2016 lalu, setelah Djoko diangkat sebagai direktur utama perusahaan BUMN tersebut. Djoko saat itu memerintahkan untuk melakukan relokasi anggaran.

Revisi dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan SDM dan strategi korporat yang pada awalnya Rp 2,8 miliar menjadl Rp 9,55 miliar.

Rincian relokasi anggaran adalah Rp 3,8 miliar untuk perencanaan strategis korporat dan proses bisnis. Kemudian, perencanaan komprehensif pengembangan SDM PJT II sebesar Rp 5,7 miliar lebih.

Perubahan tersebut diduga dilakukan tanpa adanya usulan bank dan unit lain dan tidak sesuai aturan yang berlaku.

Setelah anggaran direvisi, Djoko memerintahkan Direktur Operasional PT Bandung Management Economic Center (BMEC) Fitriyani Musrotika mengerjakan proyek dengan bendera PT 2001 Pangripta.

Pada 31 Desember 2007, ia menerima pembayaran untuk kedua proyek sebesar Rp 5.564.413.800. Dalam kegiatan tersebut, nama-nama para ahli yang tercantum dalam kontrak hanya dipinjam untuk kepentingan administrasi lelang.

Bahkan pelaksanaan lelang juga diduga direkayasa dan formalitas. "Dengan membuat penanggalan dokumen administrasi lelang secara backdated," Febri menjelaskan.

Atas perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian setidaknya Rp 3,6 miliar, yang merupakan keuntungan Andririni. Nilai tersebut merupakan 66 persen dari pembayaran yang telah diterimanya.

KPK menjerat Djoko dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top