Suap Proyek SPAM

Ubah Penyelewengan Proyek, Buntutnya Rizal Djalil Minta Bagian

publicanews - berita politik & hukumAnggota BPK Rizal Djalil. (Foto: bpkri.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota BPK Rizal Djalil diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengubah temuan penyelewengan dalam proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari temuan penyelewengan sebesar Rp 18 miliar diubah menjadi hanya Rp 4,2 miliar.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pada Oktober 2016, melakukan pemeriksaan pada proyek SPAM. "Surat ditandatangani oleh tersangka Riz (Rizal Djalil) dalam kapasitas sebagai anggota IV BPK-RI saat itu," ujar Saut dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/9) sore.

Saut mengatakan, surat tugas tersebut digunakan untuk melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Air Limbah pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan Instansi Terkait Tahun 2014, 2015, dan 2016 di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi.

"Awalnya diduga temuan dari pemeriksaan tersebut adalah sebesar Rp18 miliar, namun kemudian berubah menjadi sekitar Rp4,2 miliar," kata Saut.

Sebelumnya Direktur SPAM mendapatkan pesan permintaan uang terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tersebut, yaitu sebesar Rp 2,3 miliar.

"Tersangka Riz diduga pernah memanggil Direktur SPAM ke kantornya, kemudian menyampaikan akan ada pihak yang mewakilinya untuk bertemu dengan Direktur SPAM," Saut menambahkan.

Pihak yang mewakili Rizal adalah Leonardo Jusminarta Prasetyo, Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama. Leonardo kemudian menemui Direktur SPAM dan menyampaikan ingin ikut serta dalam pelaksanaan proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp 79,27 miliar.

Rizal mengenal Leonardo di Bali melalui seorang perantara. "LJP memperkenalkan diri sebagai kontraktor proyek di Kementerian PUPR. Melalui seorang perantara, LJP menyampaikan akan menyerahkan uang Rp 1,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura untuk Riz melalui pihak lain," Saut menjelaskan.

Uang tersebut diserahkan kepada Rizal melalui keluarganya dalam bentuk 100 ribu dolar Singapura. Penyerahan berlangsung di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Dalam kasus ini, KPK juga mengidentifikasi sebaran aliran dana yang masif pada sejumlah pejabat di Kementerian PUPR. Dalam proses penyidikan hingga persidangan, sudah ada 62 pejabat Kementerian PUPR dan pihak lain mengembalikan uang dengan total Rp 26,74 miliar.

"Kami menduga masih terdapat aliran dana lain yang belum diakui oleh para pejabat di beberapa instansi terkait. Diduga sekitar Rp 100 miliar dialokasikan pada sejumlah pihak," ujar Saut. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top