Suap Proyek PLTU Riau-1

Sambil Terisak, Sofyan Basir Minta Divonis Bebas

publicanews - berita politik & hukumSofyan Basir saat masih menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir menangis dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/9). Ia meminta hakim memutuskan bebas karena merasa tidak ada niat melakukan korupsi dalam proyek PLTU Riau-1.

"Bagaimana bisa saya membunuh rencana besar yang menguntungkan buat negara, rencana besar buat kami dengan 140 ribu karyawan. Dibunuh begitu saja?" kata Sofyan sambil menghapus air matanya dari kursi terdakwa.

Ia berdalih penetapannya sebagai tersangka hanya berdasarkan kata-kata. Ia bahkan membantah turut menikmati keuntungan dari proyek tersebut.  

"Kami 20 tahun mengabdi, sebagai Dirut (didakwa) hanya rangkaian kata-kata, dengan sangkaan-sangkaan. Ini betul berhala," ujar Sofyan.

Mantan Dirut BRI itu pun mengklaim tak bersalah. Ia
mengaku kaget saat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, apalagi kemudian didakwa melakukan pemufakatan jahat demi memuluskan orang-orang tertentu mendapatkan proyek di PLN.

"Harapan kami bebas. Tidak ada saksi hukum apapun untuk kami dan kami (saya) akan buktikan besok. Apa yang kami lakukan ini untuk kepentingan masyarakat. Bagi kami industri murah, tidak ada lagi PHK," kata Sofyan.

Jaksa KPK dalam dakwaannya menyatakan Sofyan membantu memfasilitasi pemberian suap dari pemilik BlackGold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo kepada anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan eks Menteri Sosial Idrus Marham. Jaksa menyebut Sofyan telah melakukan pemufakatan jahat.

Pemufakatan jahat yang dimaksud adalah bukan saja membantu Eni mendapatkan suap dari Kotjo, melainkan juga Sofyan didakwa aktif memerintahkan jajarannya agar kesepakatan dengan Kotjo dalam proyek PLTU Riau-1 segera direalisasi.

Jaksa menguraikan Sofyan melakukan berbagai pertemuan di hotel, restoran, kantor PLN, dan rumahnya. KPK menduga pada 2016, Sofyan menunjuk langsung Kotjo meski belum terbit Peraturan Presiden (PP) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Sofyan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top