Jual Beli Kemenag

Rommy Pertanyakan Hilangnya Peran Khofifah dalam Dakwaan Jaksa

publicanews - berita politik & hukumM Romahurmuziy alias Rpmmy, terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag dalam sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/9) siang. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy mempertanyakan tidak adanya nama dua orang penting dalam dakwaan jaksa KPK untuknya. Kedua orang tersebut adalah Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa dan Ketua Umum ‎PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (NU) KH Asep Saifuddin Chalim.

Menurut Rommy, dalam persidangan terdakwa sebelumnya keduanya telah mengakui turut memberikan rekomendasi agar Haris Hasanuddin menjadi Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi.

Rommy menambahkan tidak adanya nama keduanya dalam dakwaan bisa menimbulkan persepsi yang berbeda.

"Dari uraian dakwaan, sengaja dihilangkan peranan Gubernur Jawa Timur dan KH Asep Saifuddin Chalim. Peran mereka sangat sentral. Namun peran mereka sengaja dihilangkan karena dengan memunculkan nama mereka, maka peran representasi yang saya jalankan, bukan intervensi," kata Rommy membacakan eksepsinya di Pengailan Tipikor Jakarta, Senin (23/9).

Rommy adalah terdakwa menerima suap dalam jual beli jabatan di lingkungan Kementeria Agama.

Rommy mengatakan, sebagai pimpinan tertinggi di Jatim wajar bila Khofifah ingin semua pemangku kepentingan di Jatim qualified, terlebih Roziki, mertua Haris, adalah Ketua Tim Sukses Pemenangan Khofifah dalam Pilkada 2018.

Begitu pula dengan Kyai Asep, Rommy menyebutnya sebagai pimpinan tertinggi organisasi ‎guru di madrasah-madrasah di lingkungan NU, sangatlah wajar berkepentingan terkait penempatan guru-guru madrasah se-Jatim. ‎

Haris sendiri merupakan menantu dari Roziki, Ketua Timses Khafifah pada Pilkada Jatim 2018. Haris juga merupakan salah satu santri Kyai Asep.

Melihat motif inisiasi dan intensitas komunikasi dalam pengusulan Haris Hasanudin, Rommy menjelaskan, Khofifah dan Kyai Asep yang pertama kali mengusulkan Haris. Posisi Kakanwil memiliki kewenangan menerbitkan surat keputusan penempatan guru-guru madrasah.

"Harus diisi orang yang dia bisa diperintah sewaktu-waktu, sebagaimana kesaksian Kyai Asep di Persidangan Haris dan Muafaq, bahwa Haris Hasanuddin adalah santrinya," kata Rommy.

Disuap Rp 325 Juta, Rommy Minta Menag Lukman Loloskan Haris Hasanuddin

Rommy pun mempertanyakan sikap KPK yang dengan seenaknya mencampuradukan istilah intervensi dengan representasi. Menurutnya, apa yang ia lakukan merupakan representasi anggota DPR, bukanlah intervensi.

"KPK tidak mampu, atau tidak mau, membedakan antara ‘intervensi’ dan menjalankan fungsi ‘representasi’ yang wajib dilaksanakan seorang anggota DPR. Jika setiap aspirasi yang diteruskan seorang anggota DPR kepada pejabat terkait dihukum sebagai intervensi, maka ratusan anggota DPR bisa masuk penjara semua," kata Rommy.

Rommy juga membantah tudingan ia mengintervensi Manteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kemenag Jawa Timur.

Pasalnya, menurut Rommy, secara yuridis ia tidak memiliki kaitan formal apapun dengan kedudukan Lukman selaku Menteri Agama. Ia mengingatkan bukan atasan Lukman sehingga tidak mungkin melakukan intervensi. Di PPP, Lukman juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pakar yang kedudukannya tidak berada di bawah ketua umum.

Di kabinet sendiri, Lukman tidak bertanggung jawab ke Rommy tapi kepada presiden.

Menurut Rommy, ada tiga majelis di DPP PPP yaitu Majelis Syariah yang saat ia masih menjabat Ketum PPP diketuai KH Maimun Zubair, ada Majelis Pertimbangan yang saat itu dipimpin Suharso Monoarfa dan Majelis Pakar yang hingga saat ini dipimpin Lukman.

"Secara organisasi, ketiganya tidak di bawah Ketua Umum dan karenanya tidak bisa diperintah oleh Ketua Umum. Sebagaimana tidak mungkinnya saya memerintah almarhum wal maghfurlah KH Maimoen Zubair saat beliau masih menjabat," mantan anggota Dewan Pertimbangan tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin itu menambahkan.

Jaksa KPK mendakwa Rommy besama-sama Menag Lukman menerima Rp 325 juta dari Haris dan Rp 91,4 juta dari Muafaq atas bantuan menjadikan mereka pejabat. Haris sendiri telah divonis 2 tahun penjara dan Muafaq dengan 1,5 tahun. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top