Dewan Pers: Kritik Itu Bagian dari Fungsi Kontrol Pers

publicanews - berita politik & hukumKetua Komisi Hukum dan Perundangan Dewan Pers Agung Dharmajaya dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9). (Foto: Publicanews/Bimo)
PUBLICANEWS, Jakarta - Dewan Pers (DP) mengkritisi Revisi KUHP yang cenderung membatasi kebebasan pers. Ketua Komisi Hukum DP Agung Dharmajaya menyorot pasal 218-220 dan 353-354 yang mengatur tentang penghinaan terhadap kepala negara dan lembaga negara.

''Pasal-pasal itu tengah direvisi. Ini kontraporduktif dan tumpang tindih," kata Agung Dharmajaya dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).

Menurutnya, pers lahir sebagai produk sekaligus pilar keempat dari demokrasi. Tujuan pers menyampaikan kritik kepada pemerintah yang melakukan kesalahan.

Ia mengambarkan Pasal 218 yang mengatur tentang kritik bisa dianggap sebagai menghina presiden dan wakil presiden. Ancaman pidananya paling lama 3 tahun 6 bulan, atau denda paling banyak kategori IV.

"Pejabat publik mestinya harus bisa menerima konsekuensi untuk dikritik, kecuali kalau masuk dalam ranah-ranah pribadi itu baru jadi persoalan," ia menegaskan.

Agung menyebut pasal karet tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir. "Menghina kepala negara. Pengertian menghina itu seperti apa sih?" katanya.

Menurutnya, kritik yang disampaikan media massa kepada pemerintah semata-mata karena fungsi kontrol pers. Pejabat yang dikritik pun juga harus menerimanya.

"Kelau pejabat publik dikritik ya itu risiko, kecuali masuk ranah pribadi. Tapi kalau kaitannya masuk ranah pekerjaan ya itu risikonya," ia menandaskan. (imo)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. de'fara @shahiaFM22 September 2019 | 10:53:54

    Susah demokrasi berkembang kl masih ada kelompok atau oknum yg ingin melenahkan fungsi pers.

    Untuk itu, "pers" harus tetap eksis dan berfungsi sebagaimana seharusnya.

Back to Top