Pengamat: Hukuman Mati untuk Kejahatan Luar Biasa Tak Langgar HAM

publicanews - berita politik & hukumPakar hukum dari Universitas Al Azhar Supardji Ahmad. (Foto: Publicanews/Bimo)
PUBLICANEWS, Jakarta - Sebagian kelompok menilai hukuman mati sebagai pelanggaran HAM. Namun tidak dengan pemerhati hukumn Slamet Pribadi, ia mendukung eksekusi mati bagi para pelaku kejahatan berat.

Dalam RUU KUHP yang baru, terpidana mati diberi massa percobaan. Slamet mencontohkan jaringan pelaku peredaraan narkoba yang berbisnis di luar maupun dalam penjara.

"Narkoba itu adalah kejahatan berat. Para pelaku menyasar sekaligus membunuh generasi muda secara perlahan," ujar Slamet dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).

Purnawirawan Polri berpangkat komisaris besar ini mengaku lama berhadapan dengan kasus narkoba. Bandar maupun pengedar tidak segan membawa barang-barang haram dengan berbagai cara untuk masuk wilayah Indonesia demi merusak berbagai kalangan.

"Saya sebagai mantan penyidik Polri yang melihat langsung dampak narkoba bagi masyarakat. Banyak anak-anak dalam keadaan candu," dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta itu menjelaskan.

Oleh karena itu, ia sependapat hukuman mati sepatutnya diterapkan langsung di Indonesia tanpa terbentur dengan pro dan kontra maupun undang-undang HAM. Slamet mencontoh untuk terpidana bandar narkoba.

"Hukuman mati tak akan melanggar HAM karena ini kejahatan luar biasa. Perlu ada hukuman berat," ia menegaskan.

Sementara pakar hukum dari Universitas Al Azhar Supardji Ahmad mengatakan, hukuman mati dalam RKUHP sebagai jalan tengah dan bukan jadi hukuman pidana pokok.

"Pidana alternatif dilakukan ketika hakim perlu menjatuhkan hukuman tegas," ujar Supardji.

RUU KUHP menyebut seorang hakim bisa menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan. Ia menjelaskan, ada waktu 10 tahun bagi terpidana mati untuk membuktikan diri sudah berubah.

Putusan hakim bisa berubah apabila terdakwa menyesal dan berupaya memperbaiki kesalahannya.

"Hukuman bisa diubah jadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung," Supardji menambahkan. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top