Penetapan Tersangka oleh KPK Harus Jelas

publicanews - berita politik & hukumDekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Slamet Pribadi dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9) pagi. (Foto: Publicanews/Bimo)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK harus memiliki kewenangan menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap tersangka yang belum cukup bukti dalam suatu perkara. Pengamat hukum Slamet Pribadi menegaskan, posisi seorang tersangka harus memiliki kepastian hukum.

"Jika perkara pidana itu menempatkan seseorang tersangka, namun tidak cukup bukti, maka perkara pidananya harus dihentikan atau SP3," kata Slamet dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).

Mantan Kabag Humas BNN itu mengutip Pasal 109 KUHAP, jika cukup bukti perkara pidananya kemudian diteruskan ke tingkat pemeriksaan pengadilan oleh jaksa penuntut umum, selanjutnya diputus oleh Pengadilan.

Menurutnya, seseorang yang berperkara belum tentu dinyatakan bersalah atau azas praduga tak bersalah. "Dinyatakan bebas atau tidaknya itu di pengadilan," ujar Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta itu.

Slamet berpandangan, dalam hukum pidana tidak diperbolehkan seseorang berstatus tersangka seumur hidup karena perkaranya yang belum jelas. Status tersebut akan menyulitkan dalam proses administrasi yang berkekuatan hukum.

"Ini bisa melanggar HAM, karena statusnya masih tersangka, track record-nya akan tercatat sebagai pelaku kriminal. Maka sulit mengurus semua administrasi," kata Slamet.

Apabila suatu negara tidak memiliki SP3 dalam sistem penegakan hukum, maka negara tersebut bersifat diktator yang mengekang seseorang tanpa batas, selama hidupnya terus berstatus tersangka. "Ironis memang kalau seperti ini," pensiunan Kombes Pol itu menegaskan.

Oleh karena itu dalam perkara pidana, seorang penyidik jika menempatkan seseorang sebagai tersangka, maka harus tunduk kepada azas kehati-hatian sebagaimana diatur KUHAP atau undang-undang.

Selain itu, seseorang ditempatkan sebagai tersangka harus melalui tahapan-tahapan pembuktian secara runtut, menjalani pemeriksaan secara mendalam.

Tidak bisa penyidik langsung lompat menetapkan tersangka kepada seseorang yang berpotensi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik HAM. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top