Suap Dana Hibah KONI

Bantah Bermuatan Politik, KPK Sudah Surati Imam Jauh-jauh Hari

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif membantah tudingan Menpora Imam Nahrawi yang menyebut penetapannya sebagai tersangka bermuatan politis. Apalagi dihubung-hubungkan dengan pengesahan Revisi UU KPK oleh DPR pekan lalu.

"Itu (penetapan tersangka) tidak ada motif politik sama sekali. Kalau mau motif politik mungkin diumumkan sejak ribut-ribut kemarin. Enggak ada (motif politis)," ujar Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/9).

Ia juga membantah keterangan Imam yang mengaku baru tahu jadi statusnya tersangka saat KPK menggelar jumpa pers, kemarin petang. Menurut Laode, KPK telah mengirimkan surat pemberitahuan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Sayapikir itu salah, karena kan kalau kita menetapkan status tersangka seseorang itu ada kewajiban dari KPK untuk menyampaikan surat kepada beliau, dan beliau sudah menerimanya beberapa minggu lalu," Laode menjelaskan.

Menpora Imam Nahrawi Tersangka Penerima Suap Rp 26,5 Miliar

Kemarin malam, Imam mengatakan penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bersifat politis.

"Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat politis, saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat di luar hukum dan karenanya saya akan menghadapi dan tentu kebenaran harus dibuka seluas luasnya selembar lebarnya," kata Imam di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Imam dan asisten pribadinya Miftahul Ulum ditetapkan sebagai tersangka penerima suap total Rp 26,5 miliar. Suap tersebut merupakan commitment fee pengurusan proposal yang diajukan KONI kepada Kemenpora.

Atas perbuatannya Imam disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top