Suap Izin Reklamasi

KPK Geledah Dua Kantor Dinas Pemprov Kepri

publicanews - berita politik & hukumTim KPK menggeledah Kantor Dinas PU Kepri pada Selasa (17/9) kemarin. (Foto: batamnews)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mendalami kasus dugaan suap dalam penerbitan izin reklamasi, KPK melakukan penggeledahan dua kantor di Pemprov Kepulauan Riau (Kepri). Keduanya adalah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang).

Sebanyak tujuh penyidik KPK mengenakan masker wajah keluar masuk di kedua kantor pada Rabu (18/9) siang. "Penggeledahan mulai pukul 09.00 WIB," kata seorang staf BPKAD.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, penggeledahan ini untuk mendalami bukti-bukti kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun.

"Benar, ada kegiatan penggeledahan di beberapa kantor dinas di Tanjungpinang, Kepulauan Riau," kata Febri dalam keterangan tertulisnya.
Hingga siang ini penggeledahan masih berjalan. Tim KPK, Febri menambahkan, sementara ini menyita sejumlah dokumen terkait anggaran di kedua dinas.

Pada Selasa (17/9) kemarin, KPK juga menyisir empat lokasi di Kepri. Keempatnya adalah Kantor Dinas PUPR, Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Pariwisata, dan rumah salah satu Kepala Dinas.

Pengusaha Kock Meng Tersangka Baru Penyuap Gubernur Kepri

"Penggeledahan ini dilakukan dalam proses penyidikan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dengan tersangka NBU, Gubernur Kepri," Febri menjelaskan.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni Gubernur Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono, swasta Abu Bakar, dan pengusaha Kock Meng.

Empat orang pertama diamankan dalam OTT pada 10 Juli 2019. Kock Meng menyusul sebagai tersangka pada Kamis (12/9) pekan lalu.

Nurdin dan dua anak buahnya diduga menerima suap Rp 159 juta dari Abu Bakar atas penerbitan izin reklamasi resordan kawasan wisata Tanjung Piayu, Batam.

KPK juga menyita duit Rp 6,1 miliar yang diduga terkait gratifikasi Nurdin. Duit itu disita saat OTT dan penggeledahan di rumah dinas Nurdin. Uang dalam pecahan berbagai valuta asing ditemukan berserakan di kamarnya. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top