Suap Izin Reklamasi

Pengusaha Kock Meng Tersangka Baru Penyuap Gubernur Kepri

publicanews - berita politik & hukumPengusaha Kock Meng. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Satu tersangka lagi ditetapkan KPK dalam kasus sugaan suap perizinan reklamasi di Kepulauan Riau (Kepri). Tersangka baru tersebut adalah Kock Menk, pemegang izin prinsip reklamasi di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Kepri.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati mengatakan, dalam pengembangan penyidikan, KPK menemukan bukti pemulaan yang cukup keterlibatan pihak lain da|am dugaan suap penerbitan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPSK) Kepri 2019.

"Sehingga KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan KMN (Kock Meng), swasta, sebagai tersangka," ujar Yuyuk dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (12/9).

Kock Meng (57), pengusaha asal Bintan, telah dicegah keluar negeri sejak 17 Juli 2019. KPK menempatkan pengusaha yang tinggal di Komplek Nagoya City Centre Blok H Nomor 6 RT 002/ RW 003, Batam, tersebut sebagai saksi fakta kasus yang menjerat Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Dengan penetapan tersangka Kock Meng, berarti ada lima orang terjerat kasus ini. Empat lainnya adalah Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono, dan swasta Abu Bakar.

KPK Cekal Pengusaha Kock Meng dalam Kasus Suap Gubernur Kepri

Nurdin dan dua anak buahnya diduga menerima suap Rp 159 juta dari Abu Bakar terkait perizinan reklamasi. Suap untuk memuluskan izin prinsip untuk lokasi reklamasi.

KPK juga menyita duit Rp 6,1 miliar yang diduga terkait gratifikasi Nurdin. Duit itu disita saat OTT dan penggeledahan di rumah dinas Nurdin dalam pecahan berbagai mata uang yang ditemukan berserakan di kamarnya.

Sedangkan tersangka baru Kock Meng diduga KPK bersama-sama Abu Bakar memberikan suap ke Nurdin dan anak buahnya.

Atas perbuatannya Kock Meng disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan deak Pldana Korupsi functa Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top