Jual Beli Kemenag

Disuap Rp 325 Juta, Rommy Minta Menag Lukman Loloskan Haris Hasanuddin

publicanews - berita politik & hukumMantan Ketua Umum PPP Romahurmiziy terlihat tegang saat memasuki ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/9), dalam kasus jual beli jabatan. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy alias Rommy didakwa menerima Rp 325 juta atas jasanya menggolkan Haris Hasanuddin menjadi Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Jaksa KPK Wawan Yunarwanto mengatakan, Rommy menerimanya bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

"Terdakwa Muhammad Romahurmuziy selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan bersama-sama dengan Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama menerima uang seluruhnya sejumlah Rp 325 juta dari Haris Hasanuddin," kata Wawan dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/9/

Jaksa Wawan menjelaskan, Rommy pertama mendapatkan Rp 5 juta sebagai komitmen awal agar Haris bisa diangkat sebagai KaKanwil Kemenag Jatim. Suap diberikan karena Haris terganjal pernah terkena hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.

Untuk memuluskan pengangkatan Haris itu maka Rommy meminta bantuan koleganya separtai Lukman Hakim.

"Terdakwa memerintahkan Lukman Hakim Saifudin agar Haris tetap lolos seleksi administrasi. Menindaklanjuti hal itu, pada tanggal 31 Desember 2018, nama Haris pun lolos menjadi peserta seleksi tahap pertama," jaksa menjelaskan.

Lukman pun tidak mengindahkan imbauan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengkaji nama Haris. Karena proses administrasi berjalan mulus, Haris kembali menemui Rommy di rumahnya pada 6 Februari 2019 dengan membawa uang Rp 250 juta.

"Uang itu diberikan sebagai kompensasi atas bantuan Terdakwa dalam proses pengangkatan Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur," ujar Jaksa.

Jaksa KPK mendakwa Rommy melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top