Suap DAK Pegunungan Arfak

Anggota DPR Komisi XI I Gusti Agung Rai Wiraraja Dipanggil KPK

publicanews - berita politik & hukum
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota Komis XI DPR I Gusti Agung Rai Wirajaya dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SUK (Anggota Komisi XI DPR Fraksi PAN Sukiman),” kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (11/9).

Sukiman ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana Tugas dan Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba. Sukiman diduga telah menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak dari Natan.

Suap ini berawal saat pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak melalui Dinas PUPR mengajukan DAK pada APBN 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pada proses pengajuan itu pegawai Kemenkeu kemudian meminta bantuan Sukiman.

Natan diduga memberi suap sebesar Rp 4,41 miliar dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah Rp 3,96 miliar dan 33.500 dolar AS. Jumlah ini merupakan komitmen fee 9 persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Dari total suap yang dikucurkan Natan, Sukiman diduga menerima senilai Rp 2,65 miliar dan 22 ribu dolar AS. Suap ia teriman dalam periode Juli 2017-April 2018 melalui beberapa pihak perantara.

Pemberian dan penerimaan suap ini dilakukan dengan tujuan mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan dalam APBN-P 2017 dan APBN 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kabupaten Pegunungan Arfak akhirnya mendapatkan alokasi DAK pada APBN-P 2017 sebesar Rp 49,915 miliar dan alokasi DAK pada APBN 2018 sebesar Rp 79,9 miliar. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top