Suap Perizinan Meikarta

Politikus PDIP Ini Dititipi Uang Spanduk Pencalonan Iwa Karniwa

publicanews - berita politik & hukumAnggota DPRD Jabar Waras Wasisto usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap pembahasan Perda RDTR Bekasi, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/9) sore. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota DPRD Provinsi Jabar Waras Wasisto diperiksa seputar pencalonan tersangka Sekda Jabar Iwa Karniwa pada Pemilihan Gubernur 2018 lalu. KPK menduga Iwa kampanye menggunakan uang suap dalam proses perizinan Meikarta.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait pendaftaran tersangka IWK ke PDIP dalam rangka pencalonan diri yang bersangkutan sebagai calon gubernur pada Pilgub Jawa Barat 2018," ujar Jubir KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/9).

Iwa diketahui mencalonkan diri, namun gagal saat penjaringan oleh PDIP. Penyidik KPK menduga Iwa sudah menggunakan uang suap untuk pembuatan baliho dan spanduk kampanye pencalonannya.

Seusai menjalani pemeriksaan, sore tadi, Waras mengaku ia menerima titipan uang untuk Iwa melalui koleganya separtai, yakni anggota DPRD Kabupaten Bekasi Soleman. Uang tersebut dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.

"Sumbangan untuk banner, untuk spanduk pencalonan pak Iwa," ujar Waras di depan lobi Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Waras mengaku tidak ingat jumlah uang tersebut. Ia menyanggah pemberian tersebut ada sangkut pautnya dengan proses penyusunan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi 2027. Diketahui, Perda ini ditunggu-tunggu PT Lippo Karawaci untuk mengembangkan kawasan Meikarta di Cikarang.

Menurut politikus PDIP ini, kewenangan perubahan Perda tersebut berada di tangan legislator Bekasi.

"Jadi gini saya jelaskan. Pansus RDTR itu adanya di Kabupaten Bekasi. Enggak ada kewenangan saya sebagai DPRD provinsi," ujarnya.

Waras hanya mengakui ia yang mengenalkan Iwa Karniwa pada Soleman. Pertemuan terjadi dua kali pada 2017 lalu, yakni di sebuah rest area dan ruang kerja Iwa. 

Nama Waras disebut-sebut oleh Neneng Rahmi berperan dalam mengalirkan uang suap kepada pihak Pemprov Jabar guna mempercepat izin pembangunan Meikarta. Saat itu sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, 21 Januari 2019, Neneng menjadi saksi terdakwa dari Lippo Group, yaitu Fitradjadja Purnama, Taryudi dan Henry Jasmen.

Neneng bersaksi bahwa Waras menerima Rp 100 juta dari permintaan Iwa ke pihak Lippo sebesar Rp 1 miliar. Permintaan uang itu bermula dari pertemuan di rest area Tol Purbaleunyi yang dihadiri Soleman, Waras, serta Iwa bersama Henry Lincoln selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi.

Penyidik KPK menduga ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan megaproyek Meikarta. Berdasarkan rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Meikarta hanya seluas 84,6 hektare, namun dalam penjualannya Meikarta mengklaim akan dibangun 500 hektar. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top