Bupati Solsel Muzni Zakaria Diperiksa Kasus Korupsi Masjid

publicanews - berita politik & hukumBupati Solok Muzni Zakaria saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, pada 21 Juni 2019. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Penyidik KPK memeriksa sekaligus tersangka Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dan dua saksi yang mengetahui kasus dugaan suap pembangunan jembatan dan masjid di kabupaten di Sumatera Barat tersebut. Kedua saksi adalah Direktur Dempo Damko Indonesia Suhanddana Peribadi alias Wanda dan mantan Plt Kadis PU Kabupaten Solok Selatan Hanif Rasimon.

"MZ diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah‎ saat dikonfirmasi, Kamis (5/9).

KPK menduga Bupati Muzni mewnerima suap dari rekanan penggarap kedua proyek tersebut, yakni pemilik Dempo Group atau PT Dempo Bangun Bersama Muhammad Yamin Kabar.

Dari anggaran yang disiapkan pada Dinas PU Solok Selatan sebesar Rp 27 miliar, pembangunan kembali Jembatan Ambayan mendapat porsi paling besar, yakni Rp 17 miliar. Sisanya untuk pembangunan Masjid Agung Solok Selatan.

Muzni diduga menerima suap Rp 460 juta dalam proyek pembangunan kembali Jembatan Ambayan yang ambrol akibat banjir itu. Sedangkan untuk proyek pembangunan Masjid Agung, tersangka Yamin Kabar memberi Rp 315 juta kepada sejumlah bawahan Muzni.

Bupati Solok Selatan Tersangka Korupsi Proyek Infrastruktur

Dalam proses penyelidikan, Bupati Muzni telah menyerahkan uang Rp 440 juta kepada KPK. Uang tersebut diduga menjadi bagian dari barang bukti.

KPK telah mencekal keluar negeri terhadap bupati yang juga pernah menjadi berita lantaran mencoret drg Romi Syofpa Ismael dari daftar CPNS hanya semata ia menyandang disabilitas. Setelah mendapat kritik publik, Muzni mencabut putusan tersebut dan berjanji menempatkan wanita dokter tersebut di RSUD Solok Selatan.

Muzni sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top